DUMAI(POROSRIAU.COM) - Wali Kota Dumai, Riau, Zulkifli As menyampaikan sejumlah persoalan kepada utusan Dewan Pertahanan Nasional, antara lain mengenai rencana tata ruang wilayah (RTRW), kebakaran hutan dan lahan, serta penyelundupan di perairan.

Peraturan RTRW belum rampung, menyebabkan pembangunan daerah terkendala, sehingga penyelesaiannya dianggap penting karena 70 persen wilayah Dumai masuk kawasan hutan dan sebagian besar sudah menjadi permukiman masyarakat, katanya dki Dumai, Kamis.

"Akibat RTRW belum selesai, pemerintah terkendala melaksanakan pembangunan karena status lahan tidak jelas, dan tidak bisa mencegah masyarakat untuk menduduki kawasan tersebut," katanya.

Dampak lain dari RTRW tidak rampung ini, rencana investasi masuk ditaksir dua puluhan triliun rupiah di berbagai sektor jadi terhalang karena status lahan belum jelas.

"Kami berharap persoalan ini dapat didengar oleh presiden dan ada solusi agar laju pembangunan daerah tidak terhambat dan terus berjalan sesuai harapan," kata kepala daerah.

Mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan, Pemkot Dumai dalam upaya pencegahan dan pemadaman mengalami kesulitan keterbatasan angggaran dan peralatan.

Disebutkan Zul As, Dumai kini memiliki lima peralatan pemadaman kebakaran digunakan secara bergiliran oleh petugas di lapangan dari berbagai instansi terkait, terdiri badan perencana pembangunan daerah, TNI Polri dan lainnya.

"Sekitar 22 kelurahan tersebar di enam kecamatan dumai kategori rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan, karena itu penanganannya belum optimal akibat beberapa kendala," katanya lagi.

Direktur Bidang Ekonomi Wantannas Irjen Pol Bambang Hermano mengatakan, kunjungan kerja ke Dumai untuk menghimpun aspirasi dan persoalan dihadapi daerah agar dicarikan solusi di kementerian dan lembaga terkait.

Mantan Wakil Kapolda Riau ini menyebut, Wantannas berada di bawah Presiden untuk menggali masalah secara langsung di daerah, dan kedatangan ke Dumai karena menilai strategis dengan potensi dimiliki.

"Kami mencari informasi dan solusi masalah di daerah, terutama karhutla dan penyelundupan narkoba, karenanya diimbau agar pertahanan masyarakat pantai diperkuat untuk mencegah kejahatan di perairan," kata Bambang.

Diharapkan melalui pertemuan ini dapat memberikan solusi bagi Dumai, khususnya dalam mengatasi permasalahan dihadapi, seperti karhutla, penyelundupan, TKI ilegal dan RTRW.(antara)