RENGAT(POROSRIAU.COM) - Tidak jelasnya lahan PT Alam Sari Lestari (ASL) akibat rancunya SK Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), akhirnya berakibat pada konflik antara perusahaan dan masyarakat di sekitar HGU.

Hal tersebut mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak,  diantaranya anggota DPRD Indragiri Hulu ( Inhu),  Suharianto SH. Dalam hal ini ia meminta untuk ditinjau ulang HGU yang dimiliki PT SAL agar menimbulkan titik terang permasalahan.

"Tinjau ulang atau ukur ulang HGU PT ASL tersebut,  agar ada titik terangnya,”  tegas ketua fraksi Demokrat Inhu ini. 

 Dikatakannya, dari penempatan HGU di Desa Rawa Sekip tentunya sudah nyata sebuah kesalahan dari HGU ASL,  mengingat desa tersebut tidak bersentuhan sedikitpun dengan perusahaan. 

Selain itu,  BPN Inhu atau wilayah Riau harusnya tegas dan segera memberikan informasi jika memang lahan yang tak kunjung dikerjakan oleh ASL tersebut sudah masuk dalam data base tanah terlantar.

"Ini sudah lima tahun sejak pengusulan tanah terlantar tersebut, kenapa SK tak kunjung dikeluarkan juga, apakah ada kongkalingkong terkait permasalahan ini,”  tegasnya lagi. 

Pengacara non aktif ini agar perusahaan sementara ini tidak melakukan kegiatan yang bisa membuat benturan dengan masyarakat,  baik Sekip Hilir ataupun Sungai Raya. Karena secara aturan jika sudah diusulkan menjadi tanah terlantar, maka siapapun dilarang melakukan aktifitas di tanah tersebut.

Ditambahkannya,  Pemkab Inhu sebagai mediator juga harus bersikap netral demi masyarakat dan agar tidak terjadi konflik yang lebih dalam lagi.  Pembentukan tim harus segera dilakukan agar jelas titik terang batas dan yang harus ditekankan adalah bagaimana status tanah terlantar tersebut dikeluarkan karena perusahaan tidak mampu memenuhi amanat negara yang mereka sebut. (mcr)