Rabu, 22 Mei 2019
  • Home
  • INHU
  • Konflik Lahan, BPN Diminta Bertindak Tegas dan Tinjau Ulang HGU PT SAL
Selasa, 30 Oktober 2018 14:39:00

Konflik Lahan, BPN Diminta Bertindak Tegas dan Tinjau Ulang HGU PT SAL

Oleh: Redaksi
Selasa, 30 Oktober 2018 14:39:00
BAGIKAN:
Ilustrasi.(Foto:Int)

RENGAT(POROSRIAU.COM) - Tidak jelasnya lahan PT Alam Sari Lestari (ASL) akibat rancunya SK Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), akhirnya berakibat pada konflik antara perusahaan dan masyarakat di sekitar HGU.

Hal tersebut mendapat tanggapan serius dari berbagai pihak,  diantaranya anggota DPRD Indragiri Hulu ( Inhu),  Suharianto SH. Dalam hal ini ia meminta untuk ditinjau ulang HGU yang dimiliki PT SAL agar menimbulkan titik terang permasalahan.

"Tinjau ulang atau ukur ulang HGU PT ASL tersebut,  agar ada titik terangnya,”  tegas ketua fraksi Demokrat Inhu ini. 

 Dikatakannya, dari penempatan HGU di Desa Rawa Sekip tentunya sudah nyata sebuah kesalahan dari HGU ASL,  mengingat desa tersebut tidak bersentuhan sedikitpun dengan perusahaan. 

Selain itu,  BPN Inhu atau wilayah Riau harusnya tegas dan segera memberikan informasi jika memang lahan yang tak kunjung dikerjakan oleh ASL tersebut sudah masuk dalam data base tanah terlantar.

"Ini sudah lima tahun sejak pengusulan tanah terlantar tersebut, kenapa SK tak kunjung dikeluarkan juga, apakah ada kongkalingkong terkait permasalahan ini,”  tegasnya lagi. 

Pengacara non aktif ini agar perusahaan sementara ini tidak melakukan kegiatan yang bisa membuat benturan dengan masyarakat,  baik Sekip Hilir ataupun Sungai Raya. Karena secara aturan jika sudah diusulkan menjadi tanah terlantar, maka siapapun dilarang melakukan aktifitas di tanah tersebut.

Ditambahkannya,  Pemkab Inhu sebagai mediator juga harus bersikap netral demi masyarakat dan agar tidak terjadi konflik yang lebih dalam lagi.  Pembentukan tim harus segera dilakukan agar jelas titik terang batas dan yang harus ditekankan adalah bagaimana status tanah terlantar tersebut dikeluarkan karena perusahaan tidak mampu memenuhi amanat negara yang mereka sebut. (mcr)

Editor: Chaviz

  Berita Terkait
  • Setelah Setnov, KPK Diminta Usut Dugaan Suap Zulhas

    tahun lalu

    Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Ketua DPR nonaktif Setya Novanto dalam kasus korupsiproyek pengadaan e-KTP, masyarakat berharap agar KPK dapat mengusut tuntas semua kasus dugaan korupsi yang melibatkan para wakil rakyat.

  • Pimpin Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Meranti ke-8, Bupati Ajak Segenap Masyarakat Bersatu Padu Bangun Meranti

    2 tahun lalu

    SELATPANJANG (POROSRRIAU.COM) - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si bertindak sebagai Pembina Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Meranti Ke-8 Tahun 2016. Upacara dalam rangka mengenang terbentuknya Kabupaten Meranti pada Tanggal 19 Desember 20

  • Memahami Kepanikan Prabowo agar Bisa Melawan Lupa

    6 bulan lalu

    CALON Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto hari demi hari tampaknya semakin panik. Portal berita metrotvnews.com hari Rabu (5/12) menurunkan berita berjudul "Prabowo Sebut Jurnalis Antek Pe

  • Bupati Inhu Tegaskan Aktivitas PT RPI Dilahan Masyarakat Dihentikan

    3 tahun lalu

    Inhu (POROSRIAU.com) - Pemerintah kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) melalui Tim terpadu penyelesaian sengketa lahan masyarakat kelompok tani Kecamatan Lubuk Batu Jaya dengan PT Rimba Peranap Indah (PT RPI) akhirnya menghentikan aktifitas PT RPI.

  • Plt Sekda Rohil Ancam Rumahkan Pegawai Yang Tidak Serius Bekerja

    3 tahun lalu

    Rokan Hilir (porosriau.com) - Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Rokan Hilir Provinsi Riau, Surya Arfan menekankan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di daerah tersebut untuk lebih disiplin dalam bekerja, terutama di lingkungan Sekretariat Daerah.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.