Kamis, 05 Desember 2024
  • Home
  • NASIONAL
  • Jokowi Tegaskan Diktator Tak Ada Di Konstisusi Indonesia
Rabu, 09 Agustus 2017 16:31:00

Jokowi Tegaskan Diktator Tak Ada Di Konstisusi Indonesia

Oleh: Redaksi
Rabu, 09 Agustus 2017 16:31:00
BAGIKAN:
int
Presiden RI, Joko widodo (Jokowi)

JAKARTA(POROSRIAU.COM)--Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia tak mengenal adanya kekuasaan mutlak alias diktator. Pun demikian institusi di Indonesia tak ada satu pun yang berlaku dengan cara-cara diktator.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, seluruh institusi dan lembaga negara membangun praktik demokrasi yang sehat sebagaimana diamanatkan konstitusi.

"Merujuk konstitusi kami, tidak ada satu pun institusi yang berkekuasaan mutlak, apalagi seperti diktator," ujar Jokowi di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Rabu (9/8).

 

Seperti dalam keterangan resminya, Jokowi menyatakan, Indonesia memegang teguh keseimbangan kekuasaan kelembagaan melalui pengawasan satu dengan yang lain. Namun, tantangan selalu ditemui dalam menjalankan konstitusi.

Hal itu tak lepas dari perubahan serta kondisi tak menentu yang mendorong Indonesia harus membentuk konstitusi supaya dapat lebih dipahami seluruh lapisan masyarakat.

Dalam membuka simposium internasional Mahkamah Konstitusi, Jokowi mengingatkan, MK harus menjadi pegangan terhadap sebuah pemahaman negara. MK dinilai berperan penting di tengah gelombang tantangan menegakkan konstitusi.

"Kami memegang teguh konstitusi untuk memastikan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia," tutur eks Wali Kota Solo tersebut.

Menurutnya, penegakan konstitusi harus benar-benar dilakukan guna mencegah munculnya mobokrasi yang memaksakan kehendak atas nama jumlah massa.

"Tidak ada warga negara kelas satu, kelas dua. Yang ada warga negara Indonesia," kata Jokowi.***

Editor: Chaviz

Sumber: CNN

  Berita Terkait
  • MK Diminta Konsisten Perbaiki UU

    8 tahun lalu

    Mahkamah Konstitusi (MK) diminta konsistensi perbaiki undang-undang terhadap undang-undang dasar. Konsistensi perbaikan diamanatkan negara kepada MK.

  • Virus Corona: Antara 600.000 hingga 700.000 'Berisiko Terpapar', Pemerintah Indonesia Lakukan Rapid Test

    5 tahun lalu

    Tepat tiga pekan setelah Indonesia mengonfirmasi kasus pertama virus yang punya nama resmi Covid-19 tersebut, pemerintah memulai tes massal.

  • Balas Pernyataan Jokowi, Fadli Zon: Diktator Tidak Ditentukan Oleh Tampang

    7 tahun lalu

    Menurut Fadli, kediktatoran seorang pemimpin tidak bisa diukur memakai wajahnya melainkan beragam kebijakan yang diterapkannya.

  • Tegaskan Iven Perang Air Bukan Ritual Agama, Ini Kata Kadisparpora Meranti.

    6 tahun lalu

    SELATPANJANG(POROSRIAU.COM) - Kepala Disparpora Kepulauan Meranti Rizki Hidayat SStp MSi, menegaskan bahwa Iven Perang Air bukan ritual agama melainkan kebiasaan masyarakat saat menyambut hari-hari

  • Said : Meranti Siap Jalankan Instruksi Wapres

    8 tahun lalu

    Kedatangan Wapres Jusuf Kalla ke Riau ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua. Tentunya instruksi dan ajakan beliau untuk memajukan daerah dan senantiasa tetap menjaga lingkungan dan melestarikannya

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2024 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.