JAKARTA(POROSRIAU.COM)--Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo dilaporkan oleh seseorang bernama Madun Hariyadi ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Mabes Polri.

Laporan dan pengaduan itu sendiri dibuat Madun pada Senin (2/10) kemarin sekitar pukul 15.00 wib.

Menanggapi hal itu, KPK mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dan kejakaan dalam proses dan tindaklanjutnya.

Lembaga antirasuh itu sepenuhnya mempercayai bahwa baik Polri maupun Kejaksaan akan menjalankan tugasnya secara adil dan profesional.

Hal itu diungkap juru bicara KPK, Febri Diansyah kepada awak media, Selasa (3/10) malam.

“Kami percaya pada profesionalitas teman-teman di kepolisian dan kejaksaan,” singkat Febri.

Lebih lanjut, Febri menyebut, pelaporan terhadap Agus itu dinilai sebagai imbas dari penanganan kasus-kasus besar korupsi yang selama ditangani.

Karena itu, ia merasa bahwa pelaporan-pelaporan terhadap para pimpinan dan lembaga adalah sebuah hal yang wajar.

“Kita sedang menangani kasus besar dengan segala dinamika yang ada, kemudian terjadi pelaporan-pelaporan seperti ini,” katanya.

Pehaknya sendiri, sambung Febri, bukan kali pertama mendapat pelaporan-pelaporan serupa dari sejumlah pihak.

Kendati demikian, hal itu sama sekali tak akan mempengaruhi kerja dan kinerja lembaga dalam penganganan kasus-kasus korupsi.

Termasuk salah satunya adalah penuntasan kasus e-KTP yang kini telah memproses tersangka baru yakni Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo.

Seperti diketahui, Agus Rahardjo sebelumnya dilaporkan oleh seorang bernama Madun Hariyadi.

Setidaknya, ada tujuh poin yang dilaporkan warga Jalan Buni Wijaya Kusuma no 5 RT 006/008, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur itu.

Diantaranya, pembangunan ISS dan BAS gedung baru KPK tahun anggran 2016 yang menelan biaya sekitar Rp25.4 miliar.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto yang dikonfirmasi membenarkan adanya laporan dan pengaduan masyarakat dimaksud.

“Yang dilaporkan banyak, termasuk salah satunya adalah Ketua KPK,” ungkap Setyo, Selasa (3/10).

Akan tetapi, pelaporan itu belum bisa ditindaklanjuti karena sang pelapor belum bisa melengkapi sejumlah dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti.

“Masih sumir laporannya. Saya gak bisa sampaikan itu. Masuk substansi laporannya harus didukung data-data,” bebernya.(pojoksatu)