Senin, 20 Mei 2019
  • Home
  • NASIONAL
  • Sri Mulyani dan LBP Dolaporkan ke Bawaslu, PDI : Tidak Ada Pelanggaran Pemilu Disana!
Kamis, 18 Oktober 2018 15:53:00

Sri Mulyani dan LBP Dolaporkan ke Bawaslu, PDI : Tidak Ada Pelanggaran Pemilu Disana!

Kamis, 18 Oktober 2018 15:53:00
BAGIKAN:
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan
JAKARTA,POROSRIAU.COM - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyayangkan akan dilaporankannya Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menkeu Sri Mulyani lantaran diduga melakukan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu.
 
Hasto menilai, tak ada demokrasi yang dilanggar dalam acara pertemuan rutin IMF-Word Bank yang digelar di Bali itu.
 
"Kita lihat saja kan ada antusiasme juga, respect, kemudian memberikan tanda bagus ketika kita sebagai bangsa mampu menjalankan tugas dengan baik, ada event internasional, investasi meningkat, kepercayaan publik meningkat, ini kan merupakan hal yang positif," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (18/10/2018).
 
Menurut Hasto, tak ada pelanggaran Pemilu yang dilakukan Luhut dan Sri Mulyani saat berbincang dengan Direktur IMF Christine Lagarde tersebut. Apalagi, Pemilu merupakan pertarungan untuk memperebutkan suara rakyat.
 
"Yang penting itu kan rakyat. Berkompetisi di tengah rakyat," urainya.
 
Hasto mencontohkan saat BPN Prabowo-Sandi mempersoalkan adanya kampanye dini yang dilakukan oleh kubu petanaha. Padahal, kata Hasto, kampanye itu untuk memberikan nomor rekening bagi para pendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin yang ingin menyumbangkan uangnya untuk membantu mendanai kampanye.
 
"Kalau nggak ada gambar Pak Jokowi, emangnya harus pake masker? Harus pakai tutup? Kan ini menunjukkan bahwa ini memang nomor rekening, kami ingin transparan, kami ingin terbuka, kami ingin mengundang partisipasi masyarakat, dan kami ingin diaudit," imbuhnya.
 
Ia juga menyindir Sandiaga Uno yang menjual saham perusahaannya untuk dana kampanye di Pilpres 2019. Sandiaga juga diduga melakukan mahar politik agar diusung oleh partai koalisinya.
 
"Kami tidak ingin belum-belum sudah beli saham hanya untuk menjadi capres, cawapres, membeli suara partai, kita nggak ingin seperti itu. Kita ingin segala sesuatunya terkait dengan dana itu transparan dan akuntable," tandasnya.(rdh)
 
sumber:okezone.com
  Berita Terkait
  • BISA Bogkar Video Aksi Pembongkaran Ilegal Kotak Suara

    2 tahun lalu

    Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Walikota Pekanbaru Drs H Dastrayani Bibra MSi dan Said Usman Abdullah, pasangan BISA secara resmi melaporkan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru, yang dilaksanakan 15 Februari lalu, ke Badan Pe

  • Banwaslu Gelar Sosialisasi Tatap Muka Dengan Stakeholder Dan Masyarakat

    2 tahun lalu

    Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) gelar kegiatan Sosialisasi Tatap Muka kepada Stakeholder dan Masyarakat dalam Persiapan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota Tahun 2018. Kegiatan dilaksanakan, Kamis 16 Novembe

  • Rekomendasi KASN, Ayat Cahyadi: HM Noer di Sanksi Moral

    tahun lalu

    PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk menjaga netralitas dan stabilitas politik di sejumlah daerah, termasuk salah satunya Provinsi Riau yang menyelenggarakan dua pemilihan keapala daerah (Pilkada).

  • Gratiskan Tol Suramadu, Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu

    7 bulan lalu

    Kebijakan menggratiskan Tol Jembatan Suramadu berbuntut panjang. Forum Advokat Rantau (FARA) menganggap kebijakan tersebut sebagai kampanye terselubung Joko Widodo. FARRA pun melaporkan calon

  • Dugaan Politik Praktis Kepsek SMP N 15 Dumai, Bawaslu: Mutlak Pelanggaran Berat

    7 bulan lalu

    Pelanggaran yang terjadi tidak hanya soal politik dilingkungan sekolah, juga pelanggaran ASN yang disandang oleh Kepala Sekolah tersebut.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.