Selasa, 25 Juni 2019
Iklan PT Zulkarnain
Selasa, 25 Desember 2018 22:57:00

Empat Catatan Evaluasi APBD Riau Tahun 2019

Oleh: Redaksi
Selasa, 25 Desember 2018 22:57:00
BAGIKAN:
Ilustrasi.(Foto:Int)

PEKANBARU(POROSRIAU.COM) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, hari ini menerbitkan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2019. Dari evaluasi tersebut, ada beberapa catatan penting sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam melakukan harmonisasi.

Dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi saat ini SK evaluasi tersebut sedang dijemput Pemprov Riau ke pusat.

"(SK evaluasi APBD) Sudah. Hari ini sedang kita jemput oleh BPKAD, pak Syahrial Abdi. Hari ini kita terima," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi.

Secara rinci, Ahmad Hijazi belum bisa menjelaskan apa-apa yang menjadi catatan Kemendagri atas evaluasi APBD 2019 tersebut. Namun, dia mengakui bahwa ada beberapa catatan yang harus diharmonisasi. 

Namun secara garis besar, sebut Ahmad Hijazi, ada beberapa kegiatan yang menjadi catatan. Ada empat kegiatan dalam draf APBD 2019 yang dicoret oleh Kemendagri. Alasannya, karena kegiatan tersebut bukan kewenangan Pemprov Riau.

"Catatannya belum tahu kita, kan lagi diambil. Pada intinya, ada beberapa yang menjadi kewenangan. Kalau tak salah, ada empat kegiatan. Jadi nanti disesuaikan," ujarnya.

Catatan itu terkait optimalisasi belanja, dimana Pemprov Riau diminta oleh Kemendagri untuk lebih berhemat. Terutama soal belanja alat tulis kantor (ATK). 

"ATK misalnya, itu dioptimalisasi. Jadi perlu distandarisasi lagi, supaya ada aspek hematnya," cetus mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam ini.

Lebih lanjut Ahmad Hijazi menyatakan, setelah SK evaluasi APBD 2019 tersebut diterima, maka akan dilakukan pembahasan dan harmonisasi oleh Pemprov Riau dan DPRD Riau. 

"Rencana, Senin ini kita harmonisasi. Kita sudah komunikasi dengan Dewan. Mudah-mudahan kalau sampai sore ini, langsung diantar ke Dewan," terangnya.

Setelah itu, tahapan selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terlebih dahulu menyesuaikan matrik harmonisasi tersebut. Sehingga pada Senin depan, bisa dilakukan pembahasan. 

"Tanggal 26 Desember kita bahas. Kalau sudah dibahas, tinggal diundangkan. Sehingga di awal tahun, kegiatan bisa langsung dijalankan. Termasuk lelang sejumlah proyek di Riau. Mudah-mudahan, Januari sudah bisa. Akan cepat juga kita tayang lelang kegiatan, supaya betul-betul berjalan baik," tukasnya. Seperti diketahui, APBD Riau 2019 telah ditetapkan pada 28 November lalu sebesar Rp9,185 triliun. Angka itu terbagi atas belanja tidak langsung sebesar Rp5,070 triliun, dan belanja langsung Rp4,114 triliun. (MCR)

Editor: Chaviz

  Berita Terkait
  • DPRD Meranti Gelar Paripurna Penyampaian Laporan Pansus dan Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2017

    11 bulan lalu

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Laporan Pansus A dan Pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Penggunaan APBD T.A 2017, Rabu (1/8/2018) di Balai Sidang DPRD Meranti.

  • Pandangan Umum Fraksi - Fraksi Tentang Nota Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti 2018

    2 tahun lalu

    Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, menargetkan Pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,08 Triliun lebih. Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan meranti menargetkan sebesar Rp. 93 Milyar lebih, terjadi pe

  • DPRD Berharap Pemda Gunakan Anggaran Secara Transparan, Pruden Dan akuntable

    2 tahun lalu

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, pada Rabu (29/11/2017) malam, menggelar rapat Paripurna Laporan Banggar Tentang Rancangan Anggaran dan Pendapatan Daerah 2018.

  • Luar Biasa, Pemkab Meranti Raih WTP 6 Kali Berturut-Turut

    tahun lalu

    Untuk keenam kalinya Pemkab. Kepulauan Meranti meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, penyerahan simbol supremasi tertinggi atas kesempurnaan Laporan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah itu, bertempat di Aula Kantor BPK RI Perwakila

  • Wabup Meranti Sampaikan Jawaban Kepala Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi Terkait Nota Keuangan APBD-P Tahun 2018.

    9 bulan lalu

    MERANTI(POROSRIAU.COM) - Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim, menyampaikan jawaban Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi terkait Nota Keuangan APBD-P Tahun 2018, bertempat di Ruang Rapat Par

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.