PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Kembali buka soal kecurangan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Pekanbaru, Gerakan Masyarakat Peduli Pilwako Jujur (Gemppur) Selasa (7/3) pagi, sekitar pukul 11.00 WIB, kembali menggelar aksi menuntut kejelasan dalam proses kecurangan yang terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pekanbaru.

Aksi yang mereka tuntut berkaitan dengan banyaknya laporan dan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Lurah, Camat dan beberapa pejabat Pemko Pekanbaru yang dianggap tidak netral.

Pantauan wartawan dilapangan, tampak massa membentangkan spanduk di depan Kantor Wali Kota Pekanbaru yang bertuliskan memberhentikan ASN yang terlibat politik praktis di Pilwako Pekanbaru. 

Selain itu, mereka juga membentangkan spanduk keterlibatan anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Golkar, Tarmizi Muhammad, mengumpulkan camat dan Lurah menyuruh dan memilih Firdaus-Ayat di kediamannya serta percakapan ASN di media sosial.

Massa terus berorasi di depan kantor Wali Kota Pekanbaru dan mendesak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pekanbaru, segera melakukan proses dan memberhentikan ASN yang terlibat politik. 

Massa aksi diterima oleh Kepala Satpol PP Pekanbaru, Zulfahmi Adrian. Dalam penyampaiannya di depan massa aksi, seluruh pegawai yang ada di Kantor Wali Kota tidak berada ditempat karena sedang melaksanakan Musrenbang Provinsi Riau.

Koordinator Lapangan (Korlap) Gemppur, Antony Fitra, mengatakan, dalam bukti-bukti yang mereka bawa saat ini, sangat jelas bahwa ASN terlibat politik praktis. 

" Ini bentuk kekecewaan kami, karena semua tidak di proses sebagaimana mestinya. Kita juga kembali melaporkan bukti-bukti tersebut dan membawa bukti-bukti baru di Banwaslu Provinsi Riau," tutur Antoni Fitra. (Eza)