Kamis, 02 Desember 2021
  • Home
  • PEKANBARU
  • Kebijakan Menyesuaikan Pemerintah Pusat, Pekanbaru PPKM Level 2
Rabu, 22 September 2021 15:21:00

Kebijakan Menyesuaikan Pemerintah Pusat, Pekanbaru PPKM Level 2

Rabu, 22 September 2021 15:21:00
BAGIKAN:
Pekanbaru.go.id
Dr. H. Firdaus, S.T., M.T
PEKANBARU, POROSRIAU.COM - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Pekanbaru menggelar rapat pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3, Selasa (21/9).
 
Hasilnya, Kota Pekanbaru resmi menetapkan PPKM Level 2 untuk dua minggu ke depan. Untuk regulasinya, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menyesuaikan dengan aturan pemerintah pusat.
 
"Kita sudah resmi terapkan PPKM level 2. Melihat dari indikator-indikator yang sudah sesuai," kata Walikota.
 
Selama PPKM level 2 ini, Pemko Pekanbaru akan fokus dalam mendorong sektor-sektor ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Meski ada kelonggaran, protokol kesehatan harus tetap diperketat.
 
"Tim tracing dan testing Covid-19, satgas pengawas disiplin prokes dan vaksinasi harus terus digencarkan. Karena kita tidak boleh lengah, agar pandemi dapat segera berakhir," jelasnya.
 
Aturan PPKM Level 2 ini tidak jauh berbeda dengan PPKM Level 3. Misalnya, sekolah tatap muka tetap berlangsung seperti saat ini. Terkait adanya penambahan waktu belajar akan disesuaikan dengan kebijakan pusat dan pertimbangan daerah.
 
"Kita hari ini masuk PPKM level 2, inikan masih masa transisi. Terkait pendidikan atau sekolah tatap muka, nanti akan kita selaraskan kembali dengan kebijakan pusat dan daerah," paparnya.
 
Ia juga tidak ingin ada gelombang ketiga kasus Covid-19 di Pekanbaru. Jika warga Pekanbaru tidak disiplin dan kendor melaksanakan protokol kesehatan, akan berbahaya seperti Negara India.
 
"Kita masih dalam masa transisi dan masih ada satu jenjang lagi yakni level 1 setelah itu baru masuk ke level 0," lanjutnya.
 
Ia berharap masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan agar Pekanbaru bisa masuk ke PPKM level 0. "Maka oleh sebab itu protokol kesehatan harus diterapkan di masa transisi ini," harapnya. (pgi)
  Berita Terkait
  • Pandangan Umum Fraksi - Fraksi Tentang Nota Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti 2018

    4 tahun lalu

    Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, menargetkan Pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,08 Triliun lebih. Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan meranti menargetkan sebesar Rp. 93 Milyar lebih, terjadi pe

  • Wakapolda Riau Bersama Wabup Meranti Lakukan Pelatakan Batu Pertama Pembangunan Mapolres Meranti.

    3 tahun lalu

    MERANTI(POROSRIAU.COM) - Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim bersama Wakapolda Riau Brigjendpol. H.E. Permadi MH, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Mapolres Kepulauan Meranti,

  • Luar Biasa, Bupati Meranti Salah Satu Peraih Baznas Award 2018.

    3 tahun lalu

    JAKARTA(POROSRIAU.COM) - Tiga Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Se-Indonesia Raih Baznas Award Tahun 2018, salah satunya Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si, penyerahan Baznas Award Kategori Kepala Dae

  • Fraksi DPRD Meranti Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Usulan Pemerintah Daerah

    3 tahun lalu

    SELATPANJANG(POROSRIAU.COM) - DPRD Kepulauan Meranti melaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Daerah Kepulauan

  • 2017 Pemko Berlakukan KIA

    5 tahun lalu

    Terhitung Januari 2017, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan menerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) khusus anak-anak atau disebut Kartu Identitas Anak (KIA). Penerapan ini berdasarkan Permendagri Nomor 2 tahun 2016.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2021 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.