PEKANBARU(POROSRIAU.COM)--Penyaluran beras keluarga sejahtera ( Rasta) masih di pertanyakan, ternyata tidak hanya masyarakat, kalangan legislatif di DPRD Kota Pekanbaru belum sepenuhnya mengetahui mekanisme perubahan penyaluran beras keluarga sejahtera (Rastra) dari manual ke Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT).

" Oleh karena itu, saya minta Pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) segera melakukan sosialosasi agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari," demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM saat dikonfirmasi, Kamis (23/3).

Diungkapkan Nofrizal, jika Rasta itu berlaku sebaiknya ada sosialisasi dulu kepada masyarakat.

" Kita seharusnya di DPRD harus mengetahui mekanismenya seperti apa," jelas Nofrizal.

Menurut Politisi PAN ini, program Kartu Bantuan Pangan Non Tunai itu udah matang oleh pemerintah pusat tetapi kadang-kadang kalau sosialisasi kurang bisa menimbulkan fikiran negatif di kalangan masyarakat.

"Karena itu segera disosialisasikan, baik cara penyaluran, maupun instansi atau dinas yang bertanggung jawab untuk menanggulangi data," tuturnya.

Disamping itu, Nofrizal juga sebenarnya mengkritik ketika penanggulangan ini ada dibawah dinas dan tidak lagi lurah atau RT/RW karena alasan akan kesulitan masalah anggaran sosialisasi.

"Padahal kalau secara menyangkut masyarakat dibawah lebih mengetahui lurah atau RT/RW, tapi alasan Dinas terkait yaitu, karena keterbatasan anggaran," keluhnya.

Namun demikian ia berharap Dinas Sosial yang akan menjadi liding sektor penyaluran ini bisa melakukan setiap tahapan dengan sebaik mungkin. Terlebih dengan perubahan sistem tahun ini menjadi non tunai.(Eza)