PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Pengamat Hukum Asministrasi Negara, Dr Bahrun Azmi menganggap persoalan DPT ganda yang mencuat terkait ditemukannya data sudah meninggal, pindah, nama dan tanggal lahir sama dianggap adalah persoalan biasa. Pasalnya namanya gejolak sosial karena ini masuk dalam ranah politik masih ada pembicaraan lain.

" Ini biasa. Ukuran Kota Pekanbaru dengan jumlah DPT yang ada Kan sudah terurai. Kita masih punya waktu untuk menelusurinya yang DPT itu pindah, meninggal, atau nama sama," kata Bahrun ketika dikonfirmasi dikantor DPRD Kota Pekanbaru, Senin (13/2)

Ditanya DPT yang kacau balau bahkan masih ada warga yang tidak ada C6 sampai saat ini, Bahrun mengaku betul, karena sampai  jam 11.00 WIB masih ada yang gedor-gedor rumah orang.

" Artinya terjadi dua ranah memang ini kelalaian administratif atau faktor kesengajaan. Itu yang menjadi konsumsi publik saat ini," jelasnya.

Bahrun juga menganggap terjadinya persoalan ini akibat ada kelemahan administratif yang masih saja di temukan di KPU. 

" Tapi kelemahan ini apakah mereka (KPU_red) untuk mengejar kelemahan itu saya lihat belum ada kehendak dari mereka selaku penyelenggara pelaksanaan Pilkada. Kita memaklumi karena kita tidak bisa mendiskreditkan mereka bahwa ini kelalaian, tapi yang saya maksudkan kalau mereka baik masih punya waktu memperbaiki kembali soal temuan DPT ganda, pindah, begitu juga meningggal," ungkapnya.

Bahrun menambahkan, guna meredam cost politik, mumpung waktu masih ada KPU bisa telusuri persoalan yang ada.

" Selesaikan Kan masih ada waktu," harapnya. (Eza)