PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Besarnya pendapatan asli suatu daerah (PAD) berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, besarnya PAD dapat membiayai berbagai program pro rakyat yang dijalankan oleh pemerintah.
Untuk mewujudkan itu, Pemerintah Kota (Pemko) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menggandeng pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru dalam menggenjot PAD, serta memberikan pendampingan.
Informasi ini disampaikan Plt Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil usai silaturahmi bersama rombongan ke Kantor Kejari Kota Pekanbaru, Rabu (14/2/2018).
"Intinya kita ingin bersinergi, bagaimana menggarap pasar, dalam hal ini pendapatan asli daerah sektor pajak yang ada di Kota Pekanbaru. Salah satu upaya, yakni dengan menggandeng Kejaksaan. Kerjasama ini sudah dijalankan pada akhir 2017 lalu, kita sudah ada MoU. Kedatangan kita ke Kejari untuk menindaklanjuti hal itu," ungkap Muhammad Jamil.
Kembali ditegaskan Muhammad Jamil, upaya ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan PAD Kota Pekanbaru. "Memberikan solusi apa saja yang menjadi peningkatan. Kita akan memberikan pemahaman kepada masyarakat, serta pengetahuan, bahwa pajak itu suatu kewajiban yang harus disetorkan ke daerah. Karena ini sudah menjadi ketentuan," jelas Plt Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil.
Diberitakan sebelumnya, Bapenda Pekanbaru bersama Kejari Pekanbaru menggelar kegiatan edukasi kepatuhan wajib pajak (WP) daerah, serta penandatangan perjanjian (MoU) kerjasama antara Bapenda dan Kejari di hotel Pangeran, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (14/12/2017) pagi.
Ketika itu, Walikota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT bersama pejabat Bapenda sebelumnya, Azharisman Rozie, turut hadir. Kegiatan juga diikuti pengusaha. Kerjasama tersebut berupa pendampingan dalam pembangunan, yang dikenal dengan TP4D.
"Pagi hari ini kita maju lagi selangkah..., tidak hanya kerjasama pendampingan dalam pembangunan, dalam pembelanjaan, tetapi justru dalam pendapatan. Bagaimana kita bersama-sama dengan pihak kejaksaan, mengawasi. Kenapa.. karena kepercayaan pemerintah kepada wajib pajak, kepada masyarakat dunia usaha. Namun tentunya dari banyak yang jujur, ada juga barang kali oknum-oknum yang nakal. Bisa saja kenakalan itu karena ketidak tahuan dan mungkin juga informasi yang kurang atau mungkin juga ada kepribadian-kepribadian yang tidak baik," terang Walikota Pekanbaru H Firdaus.
Untuk menyikapi ketidak jujuran tersebut, dikatakan orang nomor satu di Kota Pekanbaru ini, Pemko Pekanbaru melalui Bapenda menggandeng Kejari.
"Maka oleh sebab itu, kerjasama dengan kejaksaan ini pertama pendampingan dengan kita, untuk memberikan edukasi kepada petugas di Pemerintah Kota, maupun edukasi kepada wajib pajak. Artinya keprcayaan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu dalam perhitungan pajak, ini betul-betul dituntut kejujuran. Maka bagi yang tidak jujur, baik karena tidak tahu, atau tidak mau tahu atau memang ada niat tidak jujur. Maka inilah pendampingan yang akan dilaksanakan bersama-sama dengan kejaksaan. Semoga kerjasama yang sudah kita tandatangani ini lancar kedepannya, untuk mendapatkan dana-dana dalam pembangunan, untuk membangun insfrastruktur, kebutuhan masyarakat kita untuk menuju kesejahteraan," jelas H Firdaus.
Saat ditanya masih adanya dugaan pengusaha nakal yang enggan mengikuti aturan, terutama dalam membayarkan pajak, dijawab H Firdaus.
"Kita tetap megedepankan aspek kepercayaan, namun diawasi. Sekali lagi ditegaskan untuk edukasi, edukasi hukum. Kalau sudah di edukasi dan tidak jujur juga, nah ini perlu diluruskan secara hukum. Sama-sama, pengawasan ini tidak hanya kepada WP saja, tetapi juga kepada petugas dan pemerintah. Makanya saya katakan tadi itu, smart government. Yang mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat dan lebih baik. Disitu pertama ASN nya mesti punya kemampuan, akademik, skil dan juga hatinya bersih. Yang kedua budaya dalam berorganisasi. Itulah trilogi. Inilah budaya, tidak adalagi yang ngumpet. Yang ketiga sistem, bekerja dengan sistem ini agar semua berjalan dengan lancar. Kalau kita tidak bekerja dengan sistem, bergantung dengan persorangan, ini kacau, ini bahaya. Ini juga perlu diawasi," tutupnya.(fir)