Kamis, 06 Februari 2025
  • Home
  • PEKANBARU
  • Pengelolaan BRPS Tak Maksimal, DPRD Persilahkan Pusat Ambil Alih
Senin, 27 Februari 2017 14:29:00

Pengelolaan BRPS Tak Maksimal, DPRD Persilahkan Pusat Ambil Alih

Oleh: Eza
Senin, 27 Februari 2017 14:29:00
BAGIKAN:
int
Terminal Bandaraya Payung Sekaki ( BRPS)

PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri mengaku memang selama ini pengelolaan terminal Bandar Raya Payung Sekaki ( BRPS) yang megah tidak berfungsi maksimal. Pasalnya sejak Januari 2017 lalu, pengelolaan terminal Bandar Raya Payung Sekaki sudah diambil alih oleh pemerintah pusat dalam hal ini oleh kementerian perhubungan. 

Artinya Pemko Pekanbaru tidak punya hak lagi untuk mengelola potensi pendapatan asli daerah ( PAD) dari restribusi terminal tersebut.

" Kita dukung apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat, saya juga setuju pengelolaan terminal BRPS dikelola oleh pemerintah pusat," kata Azwendi saat dikonfirmasi dikantor DPRD, Senin (27/2)

Azwendi juga mengingatkan, Pemko sebelumnya perlu melakukan perhitungan kajian aset dahulu karena aset Pemko diambil oleh pemerintah pusat.  " Kepada instansi terkait dalam hal ini dishub kota pekanbaru melakukan kajian dan penilaian terhadap aset sehingga dibuat berita acara serah terima kepada Pemerintah Pusat," jelas Azwendi.

Azwendi juga mengakui selama ini terminal BPRS sendiri masih kurang maksimal untuk pengelolaannya. 

" silahkan pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan terminal ini kedepan bisa lebih maksimal dan optimal dalam pelaksanaannya," tuturnya.

Politisi Demokrat ini berharap dengan dikelolanya terminal ini oleh pemerintah pusat, terminal ini dapat lebih optimal lagi. Dimana diketahui masih banyaknya terminal bayangan sehingga terminal ini menjadi tidak maksimal. 

"Ini tugas dari pemerintah pusat untuk bisa merapikan hal ini agar kedepan terminal lebih efektif dan efisien. Dan masyarakat merasa puas dan terlayani terhadap terminal yang ada," katanya.

Disinggung mengenai potensi Pendapatan Anggaran Daerah (pad) di tahun 2017 ini, Azwendi melihat masih sama dengan tahun sebelumnya. Tetapi ada sedikit kenaikan dari PAD.

"Kami juga bersama seluruh skpd melakukan evaluasi terhadap pendapatan yang mereka terima ditahun sebelumnya, sehingga di tahun 2017 potensi PAD bisa tercapai. Ada beberapa skpd yang tidak tercapai kemarin, hal ini akan menjadi pembelajaran dan evaluasi kita bersama sehingga di 2017 ini pada triwulan ke tiga sudah nampak capaiannya. Dibulan pertama sudah berjalan dibulan ke tiga sudah nampak gambaran padnya seperti apa. Sehingga nanti target dari pemko benar-benar tercapai," harapnya.

Lanjut Azwendi, pada tahun 2016 capaian target pad dibeberapa sektor sangat minim, tapi dibeberapa SKPD lain rata-rata sampai ke 85 persen.

" Saya berharap dan optimis capaian PAD bisa maksimal di 2017 ini dengan catatan kita harus sinergi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif," tutupnya. (Eza)

 

 

Editor: Chaviz

  Berita Terkait
  • Menuju Swasembada Pangan, Pemkab Rohil Berbenah Disektor Pertanian Dan Perkebunan

    7 tahun lalu

    Program ketahanan pangan dimasa kepemimpinan Bupati Rohil H Suyatno terus mengukir prestasi dengan keberhasilnya membina berbagai kelompok tani dalam memachttp://porosriau.com/editor/kcfinder/upload/images/BUP12.pngu peningkatan sektor pertanian hingga pe

  • Bupati Bersama Warga Sungai Tohor Gelar Sukuran

    9 tahun lalu

    Meranti(POROSRIAU.com) - Seiring di cabutnya izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Lestari Unggul Makmur (LUM) seluas 10.390 Ha, oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI diwilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur (3 T), Bupati Meranti H. Ir

  • Dewan Minta Pemerintah Serius Kelola Peninggalan Sejarah di Siak

    8 tahun lalu

    Terkait keberadaan "Tangsi Belanda" di Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, yang saat ini dinilai kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Pemerintah Pusat. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

  • Fraksi DPRD Meranti Sampaikan Pandangan Umum Terhadap Ranperda Usulan Pemerintah Daerah

    6 tahun lalu

    SELATPANJANG(POROSRIAU.COM) - DPRD Kepulauan Meranti melaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Daerah Kepulauan

  • Disperindag Ajak DPRD Sama-sama Awasi Toko Modren

    8 tahun lalu

    PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Banyaknya toko modren seperti swalayan di Kota Pekanbaru yang tak mengantongi Izin Usaha Toko Modren (IUTM), ditanggapi anggota DPRD Kota Pekanbaru. Anggota dewan meminta kepada dinas terkait agar menindak tegas pelaku usaha, j

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2025 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.