Sabtu, 18 April 2026
POROSRIAU

. PEKANBARU. DUMAI. BENGKALIS. PERISTIWA. MERANTI. SIAK. ROHUL. ROHIL. INHU. INHIL. KAMPAR. KUANSING. PELALAWAN. ADVERTORIAL. Riau Underground.
  • Home
  • PEKANBARU
  • Sasar Pajak Skala Besar, Masih Ada Rp 4 Miliar Potensi PBB Akan Ditagih Dispenda
Jumat, 02 Desember 2016 12:56:00

Sasar Pajak Skala Besar, Masih Ada Rp 4 Miliar Potensi PBB Akan Ditagih Dispenda

Jumat, 02 Desember 2016 12:56:00
BAGIKAN:
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru, Azharisman Rozie
 
PEKANBARU (PR) - Dalam dunia perpajakan, ada yang disebut dengan data sampah. Data  sampah artinya adalah data yang belum terverifikasi kebenarannya. Inilah yang tejadi saat ini di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru.
 
Untuk menyikapi ini, Kepala Dispenda Kota Pekanbaru, Azharisman Rozie yang baru hitungan  bulan menjabat di Dispenda akan menerapkan program Nawa Cita, yakni Data Base yang telah terverifikasi kebenarannya.
 
Azharisman Rozie ketika di wawancara, Kamis (2/12) mengatakan, data sampah yang dimaksud terjadi bukan karena kesalahan siapapun.
 
Dicontohkannya, Si A memiliki sebidang tanah, dan kemudian tanah tersebut di jual kepada Si B. Seharusnya lahan yang dijual tersebut telah diterbitkan Nilai Objek Pajak (NJOP). Namun kenyataannya, data kepemilikan sebelumnya belum dihapuskan.
 
"Ini perlus saya jelaskan supaya jangan jadi polemik data sampah itu. Didalam pajak, itu ada istilah data sampah. Data sampah itu adalah data yang belum terverifikasi oleh kita. Berapa banyak data yang belum terverifikasi oleh kita.., sebanyak 30 persen. Artinya 70 persen data soheh (dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,red). Apa contohnya 30 persen tadi, umpamanya ada sebidang tanah sejumlah 4 hektar, kemudian 4 hektar ini sudah dijual sama orangnya. Misalnya dijual ke Firman, Dani atau Harahap. Mestinya ini terbit, nomor objek pajaknya (NOP,red), ini berarti harus dihapus, tapi ini belum terhapus. Sehingga ketika kita cari dilapangan tidak ditemukan orangnya ini, seperti itulah kira-kira," ungkap Haris panggilan Kadispenda menjelaskan.
 
"Jadi biasa saja data sampah itu, dimana-mana perpajakan ada data sampah, jadi bukan kesalahan siapa-siapa, bukan kesalahan Si A atau Si B. Ketika penyerahan (kewenangan,red) dari KPP ke kabupaten/kota se Indonesia.., data itu belum terverifikasi dengan baik. Contohnya saja, kita mempunyai piutang warisan sebanyak Rp 200 miliar, dari KPP itu (Kantor Pelayanan Pajak Pratama,red). Piutang itu begini, ini kita terbitkan SPT Rp 200 miliar, tetapi orang-orang belum bisa bayar. Tapi ketika kita mencari orangnya tidak ditemukan sebagian. Nah, oleh sebab itu.., maka program saya yang pertama itu Catur Cita, yakni yang pertama grade data, data base. Awal 2017 ini saya berharap di triwulan pertama kita sudah punya data base, sehinga data yang saya sebut data sampah itu clear adanya. Dengan adanya data base, nanti terverifikasi itu," sambung Haris.
 
Dilain sisi, untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi Bangunan (PBB), dalam dua minggu kedepan, pihak Dispenda akan turun kelapangan, terutama menargetkan penagihan PBB berskala besar, seperti pusat perbelanjaan (mall), hotel dan lainnya.
 
"Untuk PBB, sekarang sebenarnya sudah berlaku (denda,red), tapi dua minggu kedepan kita akan menyiapkan rencana turun, terutama kepada PBB yang jumlah pembayarannya besar. Kita mengetahui bahwa potensi PBB di Pekanbaru ini menurut data yang ada, data ini ada mulai dari tahun 2012 ketika kewenangan PBB itu diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama, kepada pemerintah kabupaten/kota se Indonesia. Artinya 2012 kebawah itu bukan kita. Dari potensi itu sampai sekarang, kita mempunyai data lebih kurang Rp 198 miliar. Dari Rp 198 miliar potensi PBB yang terdata sama kita, itu lebih kurang Rp 90 miliar sekian kita berikan pengurangan atau gratis, itu bentuk semacam subsidi Rp 94 miliar," paparnya.
 
Berangkat dari hal tersebut, dikatakan Haris, potensi pajak yang ada menurut data yang dikantongi sebesar Rp 104 miliar.
 
"Potensi pajak kita itu menurut data yang ada hanya tinggal Rp 104 miliar. Pembayaran PBB itu terdiri dari lima buku atau lima klasifikasi. Buku pertama yang jumlah pembayaran PBB nya Rp 100 ribu kebawah, itu murni kita gratiskan, ini walikota pak Firdaus kemaren nih (program,red). Kemudian buku kedua, Rp 101 ribu sampai Rp 500 ribu, ini potongannya 60 persen. Kemudian Rp 500 sampai Rp 2 juta, ini buku ketiga, diskon sebesar 50 persen. Rp 2 juta keatas sampai Rp 5 juta, itu kita diskon 50 persen, Rp 5 juta ketas buku lima, itu kita kasih diskon 40 persen. Jadi Rp 104 miliar itu yang ada buku 2, 3, 4 dan lima, untuk buku satu gratis. Yang kita kejar itu untuk mencapai target kita utamakan buku 4 dan 5, kemudian buku 3, karena ini besar jumlahnya. Ternyata setelah kita verifikasi ulang, ternyata dari Rp 104 miliar itu terdapat data sampah," jelas Haris. 
 
"Jadi, kalau dihubungkan dengan jumlah realisiasi pajak yang sekarang ini sampai Rp 56 miliar, saya mempunyai asumsi, memunyai perhitungan, bahwah pajak PBB ini kalau dikurangi data sampah itu sebesar Rp 60 miliar. Artinya masih ada lebih kurang Rp 4 miliar lagi yang belum membayar PBB. Inilah yang akan kita kejar dalam dua minggu ini dan kita beritahu melalui surat. Kalau mereka tidak membayar, akan kita tempelkan stiker disitu kalau mereka tidak membayar PBB, contohnya seperti mall dan hotel. Sekali lagi ini kita prioritas kan pada buku 4 dan buku 5. Kalau ada masyarakat kecil yang membayar pajak Rp 150 ribu, itu tidak kita tempel. Jadi menurut asumsi saya, ada Rp 4 miliar lagi yang berpotensi untuk kita tagih," sambung Kepala Dispenda mengakhiri komentarnya.(fir)
  Berita Terkait

  • Serapan PBB Pekanbaru Capai Rp 56 Miliar

     9 tahun lalu

    Sampai kini, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru hanya mampu serap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp56 miliar. Alasannya, serapan jauh dari target karena banyak data sampah.

  • 2017 Juru Sita Bapenda Sasar WP Tak Taat Pajak

     9 tahun lalu

    PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Tahun 2017 ini Juru Sita Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru akan menyasar Wajib Pajak (WP) yang tak taat dalam membayar pajak. Diantara objek pajak yang menjadi skala prioritas yakni Pajak Bumi Bangunan (PBB), hot

  • Walikota Pekanbaru Tegaskan Evaluasi Kinerja Berlaku Seluruh OPD

     8 tahun lalu

    PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Walikota Pekanbaru, DR H Firdaus ST MT pada media beberapa hari lalu, tepatnya usai membuka kegiatan Seminar Forum RT/RW di hotel Mutiara Merdeka, Senin (4/12), mengungkapkan, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru dalam k

  • Wakil Bupati Meranti Buka Rapat Forum Perangkat Daerah Tahun 2019

     7 tahun lalu

    Kepala Bappeda Meranti Dr. H. Makmun Murod, kegiatan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ini dalam Rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2020.

  • UPT Pendapatan Rumbai Datangi 19 WP Nunggak PBB 2017

     8 tahun lalu

    PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Menindaklanjuti ribuan tunggakan Wajib Pajak (WP) Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2017 yang dikelola Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Unit Pelayanan Terpadu Bapenda (UPT Bapenda) Kecamatan Rumbai turun lapangan (Turl

    •   komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Wali Kota Dumai Ikuti Presentasi Nasional Penurunan Pengangguran

    DUMAI, POROSRIAU.COM – Walikota, H Paisal, SKM, MARS   menghadiri pembukaan pelaksanaan presentasi kepala daerah yang digelar di Ruang Rapat Wan Dahlan Ibrahim, Rabu (01/04/202

    DUMAI2 minggu lalu

    DLH Laksanakan Giat Optimalisasi Kebersihan Lingkungan

    DUMAI, POROSRIAU.COM – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai melalui UPT Pengelolaan Sampah melaksanan kegiatan optimalisasi kebersihan lingkungan di TPS Tanjung Palas, Kamis (02-04-20

    DUMAI2 minggu lalu

    DLH Dumai : Stop Pembakaran Hutan dan Lahan

    DUMAI, POROSRIAU.COM – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Dumai menghimbau seluruh masyarakat Kota Dumai untuk meninggalkan perilaku membakar hutan dan lahan. Hal ini disebabkan kondisi K

    DUMAI2 minggu lalu

    Walikota Dumai Ajak ASN Kolaborasi Maksimal

    DUMAI, POROSRIAU.COM – Wali Kota Dumai H. Paisal, SKM., MARS, mengajak aparatur sipil negara (ASN) untuk berkolaborasi maksimal meningkatkan kinerja dan berharap Pendapatan Asli Daerah (

    DUMAI2 minggu lalu

    Walikota H Paisal dan Kapolda Riau Tinjau Karhutla di Tanjung Palas Dumai

    DUMAI, POROSRIAU.COM – Walikota Dumai, H Paisal, SKM, MARS bersama Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan meninjau langsung lokasi titik api yang berada di Kelurahan Tanjung Palas, Kecam

    DUMAI3 minggu lalu

    Walikota Dumai H Paisal Himbau Masyarakat Saling Menghargai

    DUMAI, POROSRIAU.COM – Walikota Dumai, H Paisal menghimbau agar masyarakarat tetap saling menghargai meskipun adanya perbedaan waktu penetapan 1 Syawal 1447 H dan pelaksanaan Idulfitri a

    DUMAI4 minggu lalu

    Apical Wujudkan Kebersamaan Lewat Buka Puasa Bersama Anak Yatim di Dumai

    DUMAI – Dalam semangat berbagi dan menebar kebaikan di bulan suci Ramadan, Apical melalui unit bisnisnya, PT Sari Dumai Sejati (PT SDS) dan PT Sari Dumai Oleo (PT SDO) menyelenggarakan kegiat

    DUMAI4 minggu lalu

    Wakil Walikota Dumai Buka Festival Lampu Colok 2026

    DUMAI, POROSRIAU.COM – Wakil Walikota Dumai, Sugiyarto secara resmi membuka Festival Lampu Colok Tahun 2026 yang ditaja oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai yang dipusatkan di

    DUMAIsatu bulan lalu

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak
    Copyright © 2026 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.