PEKANBARU(POROSRIAU.COM)--Bertindak selaku inspektur upacara Waka Polda Riau Brigjen Pol Drs Ermi Widyatno, Polda Riau melaksanakan Upacara Bulanan di halaman Mapolda Riau, yang di ikuti oleh seluruh personil Polda Riau, Jumat (17/3/17).

Upacara tersebut beragendakan pembacaan tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) personil Polda Riau.

Sebanyak 11 orang yang telah mendapatkan keputusan inkrah yang dilakukan PTDH diantaranya 1 orang perwira menengah dan 10 orang merupakan Bintara. Perwira menengah yang berinisial Z yang dulu pernah bertugas di bagian Yanma Polda Riau berdasarkan surat Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ia nya melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Sedangkan personil lainnya yaitu S dan BN yang pernah berdinas di Satuan Brimob Polda Riau tersangkut kedalam kasus tindak pidana yang juga melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ketiga personil yang juga dilakukan pemecatan yaitu SB, S dan DH juga berdinas di Polda Riau dikarenakan meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut yang dibacakan keputusan PTDH saat pelaksanaan Apel Bulanan di halaman Mapolda Riau, sedangkan 5 personil lainnya dari kewilayahan.

Dalam amanatnya Waka Polda Riau Brigjen Pol Drs Ermi Widyatno membacakan Amanat Kepala Kepolisian Daerah Riau yang menekankan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh personil yang telah di lakukan pemecatan yaitu terlibat melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencurian sepeda motor dan disersi dari kedinasan serta penyalahgunaan Narkoba.

Sebelum mengahiri amanat dalam upacara bulanan tersebut beliau mengingatkan kembali bahwa "Tidak ada yang bisa memperbaiki Polri, kecuali kita semua yang berada dalam organisasi ini, dari pangkat tertinggi hingga terendah". Oleh karena itu marilah kita introspeksi diri dan teguhkan komitmen untuk meningkatkan keinerja masing-masing serta hilangkan segala bentuk pelanggaran atau penyimpangan, sebagai implementasi revolusi mental.(*/Tnc)