Rabu, 22 April 2026
Rabu, 28 Februari 2018 12:02:00

Target PPA Pekanbaru di 2018 Raih Prediket Madya

Oleh: Firman
Rabu, 28 Februari 2018 12:02:00
BAGIKAN:
Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pekanbaru Tahun 2018
PEKANBARU (POROSRIAU.COM) -Tahun 2018 sedikitnya ada 24 indikator yang harus dipenuhi Kota Pekanbaru untuk mewujudkan Pekanbaru menuju kota layak anak.

Untuk mewujudkan 24 indikator tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) Pekanbaru menggelar rapat koordinasi (Rakor)  Gugus tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Pekanbaru Tahun 2018 di Aula Kantor Walikota Pekanbaru, Selasa (27/02/2018) dengan sejumlah OPD terkait. 

Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak ini diketuai oleh M. Nor yang sekaligus menjabat sebagai Sekda Kota Pekanbaru, sementara waki Ketua yaitu Rosnawai. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPA) Pekanbaru Mahyuddin melalui Kabid Pemenuhan Hak Anak (PHA) H. Bukhairo saat ditemui awak media mengatakan, seluruh OPD sudah diminta memberikan laporan terkait tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. 

"Seluruh OPD yang bersangkutan kita undang, karena untuk mewujudkan kota layak anak ini tidak akan selesai oleh DPPA sendiri tetapi dikerjakan bersama-bersama untuk mencapai 24 indikator Pekanbaru menuju Kota Layak Anak. 24 induktor tersebut dibagi lagi didalam 1 kelambagaan dengan 5 klaster," ungkap Bukhairo.

Lima klaster hak anak ini menjadi perbincangan dalan Rakor tersebut, diantaranya terkait hak sipil anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.

"Mereka tanggungjawab kita semua, termasuk Dinas Sosial, DPPA dan intansi terkait lainnya, dan termasuk masyarakat juga, seperi halnya keberadaan anak dilampu merah kan sudah ada Perda_nya pemberi dan penerima sumbangan tidak dibenarkan lagi, dan seharusnya Satpol PP juga harus menegakkan Perda ini, " katanya.
 
Mengenai hak sipil anak Bukhairo juga menjelaskan, bahwa untuk Kota Pekanbaru menargetkan setiap anak yang lahir harus memiliki dan mendapatkan akte kelahiran, meski ada beberapa kendala pihaknya optimisi bisa mewujudkan dan yang pastinya tidak bertentangan undang-undang dan peraturan yang ada. 

"Dengan kerjasama semua pihak, kita targetkan 2018 ini pekanbaru bisa meraih penghargaan pekanbaru menuju Kota Layak anak predikat madya," terangnya.

Adapun narasumber dalam kegiatan ini yakni, Dra Hj. Rosmawati (wakil ketua tim pengembangan KLA dan Dra. Hj. Lena Farida (Dosen UNRI).(fir)
Editor: Firman Tanjung

  Berita Terkait
  • Luar Biasa, Bupati Meranti Salah Satu Peraih Baznas Award 2018.

    8 tahun lalu

    JAKARTA(POROSRIAU.COM) - Tiga Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Se-Indonesia Raih Baznas Award Tahun 2018, salah satunya Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si, penyerahan Baznas Award Kategori Kepala Dae

  • Penuhi Hak Anak, ICMI Muda Pekanbaru Dukung DP3A Jadikan Pekanbaru KLA Tingkat Madya

    8 tahun lalu

    PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Dukungan untuk menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Layak Anak (KLA) terus mengalir. Bukan hanya dari internal Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru saja, kali ini dukungan datang dari luar pemerintah, seperti Ikatan Cendikiawan

  • Ini dia pemenang juara 2 cerdas cermat yang dilakukan SKK Migas

    10 tahun lalu

    PEKANBARU (porosriau.com) - Hebat, inilah kata yang pantas disampaikan kepada tim cerdas cermat SMAN 14 Pekanbaru yang telah sukses mengharumkan nama sekolahnya yakni mengukir prestasi sebagai juara 2 lomba cerdas cermat yang diadakan oleh SKK MIGAS, peka

  • Sambut Ramadhan, BMPD Riau Bakal Melakukan Berbagai Kegiatan Sosial

    8 tahun lalu

    Sambut datangnya bulan suci Ramadhan 1439 hijriah, Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) wilayah Riau bersama Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) akan menggelar berbagai kegiatan sosial yang rutin digelar setiap tahunnya

  • Luar Biasa, Pemkab Meranti Raih WTP 6 Kali Berturut-Turut

    8 tahun lalu

    Untuk keenam kalinya Pemkab. Kepulauan Meranti meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, penyerahan simbol supremasi tertinggi atas kesempurnaan Laporan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah itu, bertempat di Aula Kantor BPK RI Perwakila

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2026 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.