SIAK (POROSRIAU.COM) – Kepala Bagian Hukum (Kabagkum) Pemerintah kabupaten (Pemkab) Siak Jon Efendi sangat menyayangkan atas tindakan Penghulu Kampung Kemuning Muda (Mujiran,red) Kecamatan Bungaraya Siak yang dianggap menganggkangi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Aparatur Desa/ Kampung. Dikatakannya, seorang penghulu bisa terpidana jika terbukti telah menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan pribadi atau golongan.

“Seorang Penghulu atau Kades bisa terpidana jika memang terbukti telah melakukan penyalahgunaan wewenang atau jabatannya demi kepentingan pribadi, keluarga atau golongan,” tegas Jon Efendi saat dikonfirmasi melalui saluran telefon genggamnya Selasa (27/12/2016).

Jon Efendi juga menjelaskan, hak priogratif seorang Penghulu atau kepala Desa bisa dilakukan apa bila sudah melalui tahapan-tahapan sesuai yang tertuang dalam Perda nomor 4 Tahun 2015.

“Di dalam Perda kan sudah dijelaskan, Penghulu berhak mencari Kerani Devinitif dengan cara membuka penjaringan terlebih dahulu. Kalau, lowongan penjaringan gelombang pertama tidak ada yang mendaftar, 15 hari kedepan harus dibuka kembali penjaringan serupa. Kalau penjaringan berikutnya tidak ada juga yang mendaftar lagi, baru Penghulu/ Kades mengajukan Hak Priogratifnya melalui Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) untuk menunjuk siapa yang dipilih sebagai pendampingnya,” terang Jon Efendi.

Namun, apa yang disampaikan Kabag Hukum Pemkab Siak itu bertolak belakang dengan apa yang sudah dilakukan oleh Penghulu kampung Kemuning Muda. Setelah dilakukan penjaringan dan Penyaringan Penghulu tidak mengambil hasil Nilai yang tertinggi dari Calon yang sudah bertarung dalam Tes saat itu. Akan tetapi, ia memilih salah satu Calon Kerani yang masih ada hubungan saudara dengannya.

“Itu tak bisa, apa hasil dari Penyaringan tersebut harus diterima oleh Penghulu. Kalau seperti itu, berarti Penghulu dianggap sudah melakukan penyalah gunaan jabatannya demi kepentingan pribadi atau golongan, sehingga apa yang dilakukannya itu bertentangan Perda yang ada di Siak ini,” tukas Kabag Hukum. (Koko)