TUALANG (POROSRIAU.COM) – Penghulu Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Permendagri) No 83 Tahun 2015 terkait pengangkatan Perangkat desa Sekretaris Desa (Sekdes) alias Kerani. Kabupaten Siak Bambang Saputra SH, dinilai mengangkangi Peraturan Menteri Dalam Negeri

Berdasarkan Permendagri No 83 tahun 2015 tentang Persyaratan Pengangkatan Pasal 2 No 2 poin B, bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa harus berusia 20 tahun sampai 42 tahun.

Informasi yang berhasil dihimpun awak media, bahwasanya Penghulu Kampung Pinang Sebatang melakukan pengangkatan Kerani (Sekdes, red) pada bulan Juli 2016 lalu yang bernama Suwito, pada saat pengangkatan, Kerani tersebut berusia 46 tahun. Atau dalam usia melewati batas yang ditentukan.

Penghulu Kampung Pinang Sebatang Bambang Saputra SH saat dikonfirmasi awak media mengaku tidak tahu persis usia perangkatnya (Kerani, red) tersebut.

“Saya saat ini di rumah bukan di kantor pak, lagi pula itukan ada panitia seleksinya. Nanti saya cek lagi datanya di kantor, soalnya saya tidak hafal,” jawab penghulu, belum lama ini.

Sesuai kutipan Permendagri 83/2015, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan
memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:
 

Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat.

Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;

Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir, Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.(Atok)