ROHUL(POROSRIAU.COM)- Nasib Ratusan Guru Bantu Daerah, SMK/ SMA yang diangkat Pemkab Rohul, kini tidak jelas.  Pasalnya, pasca  beralihnya urusan SMA dan SMK dari Kabupaten ke Pemprov Riau, timbul keraguan dari pemerintah terkait status guru bantu daerah, karena tidak masuk dalam personil yang diserahkan kewenanganya ke Pemprov Riau.

Persoalan  nasib Guru Bantu daerah di SMA/ SMK mengemuka saat pembahasan KUA-PPAS APBD Rohul 2017. Sejumlah anggota DPRD Rohul mempertanyakan terkait nasib Guru Bantu Daerah di SMK-SMA apakah anggaran honor gaji guru bantu daerah itu masih menjadi kewenaganan  kabupaten atau tidak.

Ketua DPRD Rohul Kemli Amri, menyebutkan dari data Disdikpora Rohul, terdapat Sebanyak 694 jumlah guru bantu daerah baik yang mengajar di SD, SLTP dan SLTA/SMK.  Dari jumlah tersebut, terdapat  40 orang guru yang mengajar di smk sma sedrajat dimana  urusan SMK dan SMA sudah menjadi kewewnangan provinsi.

"Kita minta dinas pendidikan menyurati dinas pendidikan provinsi Riau dan BPKP, bila masih boleh menjadi beban kabupaten maka anggaran itu akan kita akomodir,”ujar Kelmi Amri, Selasa (17/1/2017) terkait nasib guru bantu di Rohul. 

Terkiat hal itu, Sekretaris Daerah kabupaten Rokan hulu Ir. Damri Harun, menjelaskan, dari sisi tanggungjawab, penggajian Guru Bantu daerah, seharusnya menjadi tanggung jawab kabupaten, karena pada dasarnya pengangkatan guru bantu daerah itu dilakukan pemkab Rohul saat urusan tersebut masih menjadi tanggungjawabnya.

Tetapi dilemanya,  lanjut sekda, kewenangan tersebut sudah diambil Pemerintah provinsi, dimana saat penyerahan Personil (P3D), yang diserahkan hanyalah personil berstatus PNS, tidak termasuk guru yang berstatus honorer. Dikawatrikan, Jika tetap dibiayai APBD maka berpotensi akan menyalahi aturan,  karena urusan SMK/SMA itu, sudah beralih ke Pemprov Riau.

"Misal, Jalan Provinsi yang ada di kabupaten dikerjakan oleh APBD Rohul, tentunya itu berpotensi menyalahi aturan dan berpotensi menjadi temuan BPK," jelas Sekda Damri.

Lebih lanjut dikatakan sekda, Sebenarnya sudah ada Surat Edaran dari instansi terkait nasib guru bantu daerah ini, tapi sayangnya, surat edaran tersebut, dinilai belum memiliki dasar hukum kuat.  Untuk itu, Sekda meminta Disdikpora Rohul segera berkonsultasi dengan Pemprov Riau terkait persoalan Guru bantu daerah ini, sehingga bisa di carikan solusinya." sebutnya (toni)