SOLSEL(POROSRIAU.COM)--Kabupaten Solok Selatan (Solsel) merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Solok pada tahun 2004. Dimana saat ini sudah berumur 13 tahun atau sudah beranjak dewasa.

Arti dan tujuan dari sebuah pemekaran itu tentu ada, salah satunya adalah perekrutan tenaga kerja bagi generasi muda, terutama putra daerah untuk dijadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk menjadikan generasi muda itu diterima menjadi CPNS dan PNS tentu tidak semudah itu dan melalui proses dan aturan, tergantung nasib dan retak tangan.

Secara umum, penerimaan pegawai disebuah instansi pemerintah dimana saja tidak dibenarkan menerima tenaga kerja atau calon pegawai khusus putra daerah asli, karena kita memiliki negara kesatuan RI, bebas bagi siapa saja, namun prosedurnya itu kan tergantung kebijakan masing masing daerah.

Di Kabupaten Solok Selatan misalnya, penerimaan pegawai di pemda. Solok Selatan diutamakan putra daerah, tetapi kenyataanya lebih banyak orang luar yang diterima ketimbang putra daerah, dan ini selalu menjadi problem ditengah tengah pencaker terutama putra daerah.

Sebuah dilema terkait Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari luar Solok Selatan, mereka hanya mencari tempat berpijak sementara saja menjadi PNS di Solok Selatan, setelah satu atau dua tahun bekerja sambil menunggu SK seratus persen.

Banyak dari mereka mereka itu bergegas mengurus pindah, ironisnya untuk cepatnya keluar SK pindah mereka mencari kaki tangan, dan mereka tidak segan segan mengeluarkan kocek hingga puluhan juta rupiah.

Di Solok Selatan ini, yang menjadi calo atau kaki tangan mengurus pindah seseorang PNS keluar dari Solok Selatan tidak terlepas dari oknum-oknum PNS Solok Selatan, bahkan tim suksesnya Bupati serta orang orang dekat bupati, sementara Bupati sendiri jelas jelas tidak mengetahui perbuatan anak buahnya itu.

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan Media dari sumber yang layak dipercayai, setidaknya para oknum-oknum calo tersebut mereka bisa menawarkan SK pindah dari harga Rp 7 juta, 15 juta hingga 25 juta, belum lagi pindah tugas dilingkungan pemda mereka juga membayar.

Menurut sejumlah PNS Solsel yang sudah keluar dari pemda Solsel ketika dikonfirmasi Media, namun mereka enggan untuk namanya dan instansi ditulis.

Mereka mengakui mengurus SK pindahnya itu, mendapatkan rekomendasi dari Bupati dan Sekda melalui perantara, dan diakuinya lagi yang menjadi perantara itu. "Kebanyakan dari tim suksesnya Bupati, bahkan ada oknum PNS yang dekat dengan Bupati,"cetusnya.

" Ya mereka mereka itu ada yang minta Rp7 Juta, 15 Juta hingga 25 juta, yang namanya minta tolong,  ya dikasihla," Jelasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Solok Selatan Erwin Ali, saat dikonfirmasikan Media diruang kerjanya dua hari lalu mengatakan, setiap tahun diakuinya memang ada yang pindah keluar Solok Selatan, akan tetapi mereka membayar atau tidak itu diluar pantaun kami dari BKD.

Prosesnya kami hanya menerima rekomendasi dari Bupati, Sekda, lalu diverifikasi bahanya lengkap."Untuk apa kami tahan, pada intinya pihak kami BKD tidak pernah memungut biaya sepersenpun."Ucap Erwin. (HV)