SIAK (POROSRIAU.COM) - PT Siak Pertambangan Energi (SPE) yang merupakan salah satu perusahaan daerah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak,  ternyata tidak setangguh dan sehebat yang dibayangkan oleh masyarakat Siak. Pasalnya, Perusahaan yang saat ini bergerak di bidang Rig (pengeboran minyak, red) itu dinilai belum mampu menjadi pelopor peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Siak.

Pada hearing yang digelar oleh Komisi II DPRD Siak bersama Ormas Masyarakat Peduli Kabupaten Siak (MPKS) dan Direksi BUMD Siak, Selasa (21/3/2017) kemarin, Perwakilan PT SPE justeru menyampaikan beberapa hal terkait PT SPE yang terkesan lucu dan aneh. Sehingga pernyataan tersebut mengundang keprihatinan bagi para peserta hearing yang hadir.

"PT SPE sudah menyumbangkan PAD untuk Kabupaten Siak sebanyak Dua kali, pertama sebesar Rp150.000.000.00, dan kedua pada tahun 2015 sebesar Rp300.000.000.00," papar Perwakilan PT SPE.

Anehnya lagi, kegiatan hearing yang semestinya dihadiri oleh Komisaris atau Direktur BUMD Kabupaten Siak itu, pihak PT SPE justeru mengutus salah satu pegawainya yang konon bukan Direktur maupun Komisaris, melainkan perwakilan perusahaan saja, sehingga dengan nada yang terkesan agak ngeles, perwakilan PT SPE itu kerap memberikan jawaban yang dianggap kurang memuaskan, saat ditanyai tentang seputar PT SPE.

"Apa-apa yang nantinya ditanyakan pada hearing ini, akan saya jawab sesuai dengan kapasitas saya selaku perwakilan PT SPE, kalau bisa saya jawab, maka akan saya jawab," kata Perwakilan PT SPE itu saat hearing akan dimulai.

Dengan tidak hadirnya Komisaris dan Direktur PT SPE saat hearing di Komisi II DPRD Siak itu, tentunya telah membuat sebagian besar undangan (peserta hearing, red) kecewa. Apalagi undangan hearing tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang dimotori oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak, selaku penyambung dan penampung aspirasi rakyat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Umum Ormas MPKS Wan Hamzah, dirinya menilai seolah-olah PT SPE menganggap remeh (enteng, red) terhadap apa yang telah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara.

"Sebelum digelarnya hearing ini, kan sudah dilayangkan undangan oleh Dewan untuk para Komisaris maupun Direktur BUMD Siak, agar bisa datang pada hearing yang digelar hari ini, tapi ternyata Komisaris atau Direktur PT SPE malah gak datang, jadi gimana bisa dibilang profesional, padahal yang mengundang adalah wakil rakyat," tegas Wan Hamzah, di hadapan para peserta hearing. (Atok)