-Pembangunan SMPN 8
Kades: Kutipan Rp 10 Ribu Per KK Transparan
PEKANBARU - Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang mendapatkan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 8 sebesar Rp 8 miliar. Pembangunan sekolah ini dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2016.
Hanya saja bantuan tersebut diperuntukan untuk fisik bangunan saja, sementara untuk lahan menjadi tanggungjawab pihak desa. Dan dalam ketentuan, pembangunan USB harus diatas lahan seluas 6.000 ribu meter.
Tanah sebagai lahan tempat dibangunnya SMP 8 tersebut sudah didapatkan seluas 6.000 meter. Namun sayangnya, pemilik lahan hanya menghibahkan seluas 3.000 meter, sementara sisanya 3.000 meter lagi dibeli sebesar Rp 150 juta.
Mirisnya, pembangunan SMPN 8 menimbulkan perdebatan ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat ada yang setuju dibangunnya sekolah dan ada yang tidak. Pasalnya, pembelian lahan sekolah seluas 3.000 meter dibebankan kepada masyarakat sebesar Rp 10 ribu per Kepala Keluarga (KK).
Seperti diungkapkan salah seorang warga RW 03 Dusun IV, Tarab Mulya, Desa Tarai Bangun, yang namanya enggan dipublikasikan. Dirinya merasa keberatan atas kutipan yang dijalankan oleh perangkat RT, dengan alasan kutipan yang dilakukan oleh perangkat setempat dipemukimannya sudah terlalu banyak.
"Masak untuk membangun sekolah negeri biaya pembelian lahannya dibebankan ke kita. Kita bukannya tidak setuju bang, masak untuk pendidikan kita tak setuju, ini untuk anak-anak kita juga. Namun disini kutipan bulanan yang dijalankan oleh perangkat sudah terlalu banyak, belum kutipan ronda, wirid, sampah dan ada lagi kutipan terbaru pembuatan tenda. Ini apa namanya, kondisi ekonomi sekarang susah bang. Kalau di hitung-hitung, sebulan lebih kurang Rp 50 ribu. Coba saja abang bayangkan itu," ungkap pria ini.
Berbeda dengan Manas, warga RT 1, RW 2, dirinya mendukung program Desa yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak.
"Kalau bukan kita yang memajukan dunia pendidikan, mau siapa lagi. Ini kan untuk anak-anak kita juga. Asalkan penggunaan anggaran yang dikutip dari masyarakat dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan sesuai peruntukannya. Dan yang pastinya harus transparan," tegasnya.
Ketika polemik pembangunan sekolah yang pada dasarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat dikonfirmasikan kepada Kepala Desa (Kades) Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Andra Maistar S.Sos, Selasa (29/11) menjelaskan.
Tanah sebagai lahan tempat dibangunnya SMP 8 tersebut sudah didapatkan seluas 6.000 meter. Namun sayangnya, pemilik lahan hanya menghibahkan seluas 3.000 meter, sementara sisanya 3.000 meter lagi dibeli sebesar Rp 150 juta.
"Melihat isu yang berkembang dan kemudian ada konfirmasi dari media, karena melibatkan masyarakat banyak dalam hal pengadaan lahan. Yang dihibahkan itu hanya 3.000 ribu meter. Sedangkan sarat Unit Sekolah Baru itu 6.000 ribu meter. Makanya 3.000 ribu meter lagi mau tak mau dengan cara membeli, membeli tidak boleh pakai dana Desa dan Pemda. Pemda sifatnya menerima hibah. Jadi berkaitan dengan itu, kita membuat kesepakatan melalui musyawarah desa, terkait adanya sumbangan atau kutipan pengadaan tanah sekolah. Berkaitan dengan itu kita adakan musyawarah di desa," ungkap Andra ketika ditemui diruang kerjanya.
Hasil musyawarah dikatakan Andra Maistar, bantuan pembangunan USB tersebut wajib diambil karena susah memperolehnya. Sementara lahan yang harus disediakan tidak mencukupi. Oleh sebab itu dalam musyawarah desa disepakati adanya sumbangan dari masyarakat. Pendapat tersebut merupakan dari tokoh masyarakat dalam musyawarah.
Dibeberkanya, harga lahan seluas 3.000 meter tersebut Rp150 juta. Jumlah Kepala Keluarga di Tarai hampir 7.000 KK. Jika sumbangan dari masyarakat disetiap KK sebesar Rp 10 ribu, maka totalnya sekitar Rp70 juta. Berdasarkan kesepakatan kutipan sumbangan tersebut sebesar Rp 10 ribu/KK perbulannya.
Andra menegaskan, masyarakat jangan khawatir atas kutipan yang dijalankan, menurutnya kutipan bersifat sukarela tersebut benar adanya. "Pembelian lahan untuk sekolah tersebut dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sebelum dilakukan pengutipan, RW dan RT terlebih dahulu mensosialisasikan pada warganya. Diumumkan lewat corong Masjid. Diminta juga sosialisasi tersebut dalam bentuk lembaran ditempelkan di masjid dan keramaian agar masyarakat luas tau sehingga tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak patut dan masyarakat tau peruntukannya. Dan kita berusaha transparan pada masyarakat," ucapnya.
Saat disinggung apakah anggaran yang dikutip dari masyarakat dapat dipertanggungjawabkan, ditegaskan Andra.
"Panitia pembangunan nantinya harus melaporkan melalui corong masjid berapa dana yang sudah terkumpul dan berapa banyak lagi yang dibutuhkan. Ini tujuannya sebagai bentuk transparansi. Sekali lagi, pengutipan sumbangan tersebut dilakukan setelah adanya sosialisasi dilakukan, sedangkan waktu sosialisasi diberi selama dua minggu," ungkapnya.
Melalui sosialisasi, Kades Tarai Bangun berharap masyarakat mengerti dan faham serta peduli untuk bergotongroyong dalam sumbangan membeli lahan tersebut.
"Untuk SMP sudah angka 80 persen (pembangunannya,red), tinggal finishing-finishing, paling 20 hari selesai itu. Pembangunan sekolahnya di Jalan Sukamulya. Kalau SD sudah hampir 90 persen, malah lebih cepat SD. Kita sangat yakin.., berkaitan dengan sosialisais ini tak semua orang itu mampu menterjemahkan dengan baik, pasti ada yang timbul salah faham. Ada yang ragu ikut menyumbang karena bukan KK Tarai Bangun, takut tak diterima disitu (anak,red), jadi percuma saja menyumbang. Saya tegaskan, yang anaknya mau masuk sekolah SMP, yang orang tuanya belum KK Tarai Bangun, saya garansi diterima di SMP 8," ujar Kades Tarai Bangun menegaskan.
"Kita menanam jeruk, lalang pasti tumbuh, kalau kita menanam lalang, jeruk tak mungkin tumbuh. Artinya, kalau kita berbuat baik, yang tidak baik itu akan selalu ikut. Itulah suka dukanya kita berbuat baik," tutup Kades Tarai Bangun, Andra Maistar.(fir)