Kamis, 04 Juni 2026
POROSRIAU

. PEKANBARU. DUMAI. BENGKALIS. PERISTIWA. MERANTI. SIAK. ROHUL. ROHIL. INHU. INHIL. KAMPAR. KUANSING. PELALAWAN. ADVERTORIAL. Riau Underground.
  • Home
  • VIRAL
  • Pemerintah Pusat Berhutang ke Rakyat Riau, Nilainya Sekitar Rp2,6 Triliun
Minggu, 07 Oktober 2018 02:37:00

Pemerintah Pusat Berhutang ke Rakyat Riau, Nilainya Sekitar Rp2,6 Triliun

Oleh: Rdh
Minggu, 07 Oktober 2018 02:37:00
BAGIKAN:
Presiden RI, Joko Widodo.
PEKANBARU,POROSRIAU.COM -  Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo ternyata memiliki utang kepada rakyat Riau yang jumlahnya tak main-main. 
 
Utang tersebut berjumlah Rp 2,6 triliun hingga kini belum juga terbayarkan. Padahal, itu terjadi pada 2017 silam dan tiga bulan jelang 2018 berakhir belum juga dibayarkan Pemerintah Pusat. 
 
Utang Rp 2,6 triliun tersebut perinciannya, Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) Triwulan IV 2017 sejumlah Rp 1,9 triliun serta Pajak Air Permukaan Rp 700 miliar. 
 
Juru Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno, Miftah N Sabri mengatakan, ini pertanda Pemerintah Pusat memang tak punya uang. 
 
"Kalau punya uang, tentu utang ke rakyat Riau jumlahnya tak seberapa bagi Pusat, Rp 2,6 triliun bisa dibayarkan, tak perlu berulang tahun di 2018 ini," kata Caleg Gerindra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I tersebut, Sabtu, 6 Oktober 2018.
 
Ia menjelaskan, sangat ironi, Riau sebagai penghasil devisa terbesar selama ini ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), harus menerima perlakuan zalim dari pemerintahan saat ini dengan Jokowi sebagai Presidennya. 
 
Kondisi dialami Pemprov Riau, tutur Miftah, juga dialami kabupaten dan kota penghasil migas di Bumi Lancang Kuning. "Intinya, DBH itu adalah hak rakyat Riau, Pemerintah Pusat tidak bisa membuat argumen mengada-ngada untuk tidak memberikan hak tersebut," kata Miftah. 
 
Akibatnya, tutur Caleg DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I tersebut, pembangunan infrastruktur seperti membangun dan memperbaiki jalan rusak, bangun infrastruktur dan lain sebagainya. 
 
Miftah menjelaskan, ia besar di Kota Dumai, dan secara intens sejak beberapa tahun terakhir keluar-masuk kampung di pedalaman Riau menerima keluhan rakyat, termasuk kepala daerah di Bumi Lancang Kuning.
 
"Kami tidak bisa membangun karena duit jadi hak kami tidak dicairkan Preisden Jokowi (Pemerintah pusat). Jangan masyarakat Melayu ini karena baik, tapi diperlakukan semena-mena," kata Miftah menirukan keluhan kerap disampaikan kepala daerah kepada dirinya.
Ia meminta Presiden Jokowi harus lebih sensitif terhadap apa-apa menjadi hak daerah. Miftah juga meminta pemerintah pusat tidak hanya pandai menyedot kekayaan daerah untuk dibawa ke Jakarta dan Jawa.
 
Utang pemerintah pusat Rp 1,9 triliun tersebut merupakan hak Pemprov Riau dari DBH Migas yang belum dibayarkan (tunda bayar) pada triwulan IV tahun 2017.
 
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmah Hijazi, dalam berbagai kesempatan kerap mengatakan, ndisi serupa juga diprediksi akan terjadi di tahun 2018 ini.
 
Selama ini, formula pembayaran DBH Migas untuk daerah penghasil, pada Triwulan I dan II dibayarkan 20 persen, kemudian 30 persen di Triwulan III dan IV.
 
"Nah sekarang hanya tiga triwulan, 20, 20 dan 30 persen, berarti 30 persen lagi tidak di transfer. Karena 30 persen itu tidak ditransfer, maka itu menjadi beban di 2018, makanya ditutup dengan Silpa, seharusnya Silpa itu bisa dinikmati di 2018, "ujar Ahmad Hijazi.
 
Sebenarnya, utang pemerintah pusat ke rakyat Riau tak hanya Rp 1,9 triliun saja dari DBH Migas semata, melainkan juga dari Pajak Air Permukaan Rp 700 miliar hingga kini belum dibayarkan rezim pemerintahan Jokowi. (rdh)
 
sumber: kumparan.com 
 
Editor: Rdh

  Berita Terkait

  • Paparkan Keberhasilan di Paripurna DPRD Sempena Hari Jadi Meranti Ke-X, Bupati Mendapat Apresiasi Sejumlah Tokoh.

     8 tahun lalu

    MERANTI(POROSRIAU.COM) - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si didampingi Wakil Bupati H. Said Hasyim, mengikuti Rapat Paripurna DPRD,  Sempena Hari Jadi Meranti Ke-X yang jatuh pada Tan

  • Komisi D DPRD Provinsi Riau Kunjungan Kerja ke Negeri Serambi Mekkah

     10 tahun lalu

    Komisi D DPRD Provinsi Riau, jumat yang lalu, (20/5) melakukan kunjungan ke negeri serambi mekah, Nangroe Aceh Darussalam yang disambut baik oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan di ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh.

  • DPRD Menggelar Rapat Paripurna Pengesahan APBD Bengkalis 2018

     9 tahun lalu

    Setelah dibahas bersama sesuai mekanisme sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, hari ini, Rabu, 29 November 2017, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) Kabupaten Bengkalis, disetujui dan d

  • Virus Corona: Antara 600.000 hingga 700.000 'Berisiko Terpapar', Pemerintah Indonesia Lakukan Rapid Test

     6 tahun lalu

    Tepat tiga pekan setelah Indonesia mengonfirmasi kasus pertama virus yang punya nama resmi Covid-19 tersebut, pemerintah memulai tes massal.

  • Kelompok Peternak Sapi di Siak Terancam tak Dapat Bantuan Tahun Ini

     9 tahun lalu

    SIAK (POROSRIAU.COM) - Terkait minimnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak tahun 2017, ditambah lagi dengan semakin memburuknya kondisi ekonomi bangsa secara Nasional, membuat sebagian besar rakyat Indonesia menjadi galau dan pri

    •   komentar Pembaca
    berita Terbaru

    MASAKO Laporkan Kapolres Dumai ke Irwasum Mabes Polri

    Lemahnya proses penegakan hukum dinilai menjadi faktor utama suburnya praktik mafia CPO Ilegal yang beroperasi di wilayah hukum Polres Kota Dumai. Dugaan kegiatan haram itu dibekingi menjadi sangat sulit dibantah. Gerah dengan kondisi itu, Masyarakat Sipi

    DUMAI14 jam lalu

    Walikota Dumai Meradang, Ingatkan KSOP Jangan Membuat Rusuh Dumai

    ”Mohon KSOP, mulai hari ini, sebelum keluar surat resmi dari Kami (Pemko Dumai,red) jangan ada langkah-langkah yang membuat rusuh Sungai Sembilan. Kalau ada surat (edaran sepihak) mulai hari ini keluar lagi, mohon maaf ,kita akan bakar KSOP ini,&

    DUMAI2 hari lalu

    Program Ketahanan Pangan, Polsek KSKP Dumai Lakukan Pengecekan Tanaman Jagung di Kelurahan Pangkalan Sesai

    DUMAI – Komitmen mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional terus ditunjukkan jajaran Polsek Kawasan Pelabuhan (KSKP) Dumai melalui berbagai kegiatan di sektor pertanian. Salah satunya denga

    DUMAI3 hari lalu

    Jemaah Masjid Al-Huda At Taqwa Kurban Empat Ekor Sapi

    DUMAI,POROSRIAU.COM- Jemaah Masjid Al-Huda At Taqwa  BTN Panorama Teluk Makmur Jalan   M. Yusuf dan sekitarnya kembali melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Har

    DUMAIsatu minggu lalu

    Dukung Program Ketahanan Pangan, Polsek Pelabuhan Dumai Rawat 260 Bibit Hidroponik

    DUMAI - Dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, jajaran Polsek Kawasan Pelabuhan Dumai terus menunjukkan komitmennya melalui kegiatan pertanian mandiri berbasis hidroponik. Pada Minggu,

    DUMAIsatu minggu lalu

    Kompolnas Bungkam Disoal Dugaan APH ‘Backing’ Mafia CPO Ilegal

    Kinerja kepolisian Polres Dumai benar-benar dipertanyakan terkait lemahnya penegakan hukum, hingga merajalelanya ativitas mafia CPO Ilegal di wilayah hukum mereka. Kegiatan haram yang sudah berlangsung lama ini diduga ada oknum APH yang ‘bermain mat

    DUMAI2 minggu lalu

    Walikota Dumai Gelar Rapat Rekonsiliasi Data DAU Bersama DJKD

    “Rekonsiliasi data ini menjadi begitu penting, mengingat dasar dari data yang valid dan akurat, akan menjadi sumber pengambilan keputusan dalam penghitungan DAU yang sesuai serta tepat,” Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, Direktur Jenderal Keuangan D

    DUMAI2 minggu lalu

    Poktan Al Madani Kolaborasi Dengan Polri Tanam Jagung

    DUMAI,POROSRIAU.COM- Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional dan target swasembada jagung pada tahun 2026,kelompok tani (Poktan) Al Madani berkolaborasi dengan Polsek Medang Kampai

    DUMAI2 minggu lalu

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak
    Copyright © 2026 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.