Jumat, 10 April 2020
  • Home
  • DUMAI
  • Bapenda Dumai "Abaikan" Pajak Rumah Kos-Kosan
Selasa, 04 Februari 2020 12:49:00

Bapenda Dumai "Abaikan" Pajak Rumah Kos-Kosan

Selasa, 04 Februari 2020 12:49:00
BAGIKAN:
net
Ilustrasi rumah kos-kosan
DUMAI,POROSRIAU.COM - Bisnis rumah kos - kosan tumbuh dan berkembang pesat serta menjadi salah satu bisnis primadona untuk mendatangkan keuntungan bagi para pengelola atau pemiliknya.Tinggal dirumah kos kosan yang telah dilengkapi fasilitas seperti hotel kelas melati menjadi pilihan bagi warga pendatang untuk tinggal menetap sementara di kota Dumai.
 
Namun sayang instansi terkait dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah(Bapenda) kota Dumai terkesai lalai dalam melakukan pungutan pajak usah tersebut.
 
Fatahudin, salah seorang warga Dumai dan penggiat usaha ekonomi kecil menengah menyebutkan jika saat ini usaha rumah kos kosan sudah menjurus kepada usaha perhotelan dan seharusnya sudah dikenakan pajak restribusi daerah serta pajak penghasilan yang berlaku pada setiap hotel.
 
"Saat ini usaha rumah kos kosan sudah seperti hotel harusnya pemerintah setempat memberlakukan aturan pajak daerah sesuai dengan bisnis hotel," ujarnya kepada Poros Riau.Com Selasa(04/02/2020) siang.
 
Menurut nya jika poajak rumah kos kosan ini mampu digarap oleh Pemerintah akan mendapat pendapatan asli daerah(Pad) yang cukup signifikan bagi Pemerintah untuk menunjang program pembangunan kedepan.
 
"bayangkan saja menurut sepengetahuan saya ada sekitar 50 rumah kos kosan di dalam kota dumai dengan rata rata ketersedian kamar 10 kamar setiap rumah kos, jika sebahagian saja yang terisi sudah berapa pada yang bisa didapati dari sektor usaha rumah kos kosan ini," tegasnya.
 
Untuk itu dirinya berharap agar pihak terkait mampu mengagarap pajak dari sektor usaha rumah kos kosan ini, karena hingga saat ini belum ada pad yang mampu dihasilkan pemerintah setempat.
 
"Belum ada pajak daerah yang mampu dihasilkan oleh pemerintah dalam hal ini Bapenda kota Dumai dari sektor ini, mereka terkesan lalai," tegasnya.
 
Marjoko selaku kepala Bapenda kota Dumai saat dikonfirmasi  belum bersedia memberikan jawaban .
 
"Silahkan langsung tanyakan sama kabid bersangkutan karena beliau yang lebih mengetahuinya," ujarnya singkat.(afr)
  Berita Terkait
  • Perusahaan Di Rohul Diminta Transparan Mengenai Laporan PPJ Listrik Non PLN

    3 tahun lalu

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten Rokan Hulu (Rohul) saat ini tengah melakukan penelitian terhadap penggunaan listrik Non PLN di sejumlah Perusahaan di Rohul. Penilitan ini dimaksudkan untuk menguji sejauh mana tranparansi Perusahaan, dalam memb

  • Sepanjang 2017 Bapenda Pekanbaru Layangkan 477 Surat Teguran Pada WP

    2 tahun lalu

    PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Berbagai upaya dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak. Diantaranya menggandeng pihak bank, serta kejaksaan. Bukan itu saja, sepanjang tahun 201

  • Bapenda Pekanbaru Upgrade Data Pajak di 25 Kelurahan Baru

    2 tahun lalu

    PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Dalam rangka tertib administrasi dan validasi data perpajakan di Kota Pekanbaru, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru saat ini sedang melakukan pembaharuan nomor objek pajak (NOP) di 25 kelurahan yang tahun lalu di mekar

  • PPJ Gelar Hearing Bersama Bapenda dan Dishub Pekanbaru

    tahun lalu

    PEKANBARU - Hingga saat ini pembahasan revisi Ranperda Kenaikan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) oleh tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru bersama pihak PLN dan Pemerintah Kota Pekanbar

  • PT HKI Setor Retribusi Pajak Galian C Rp 416 Juta

    3 bulan lalu

    Kepala Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Kota Dumai, Marjoko Santoso,saat ditemui wartawan membenarkan PT HKI sudah melakukan penyetoran retribusi pajak galian C pada tahun 2019 kemarin. Dijelaskan Marjoko, besaran restribusi pajak tersebut, berdasarkan s

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.