BUMD PT Pembangunan Dumai mengambil langkah cepat terkait konflik di lapangan terhadap penerapan kebijakan pungutan parkir di PT Inti Benua Perkasatama (IBP). Penghentian sementara operasional pengutipan jasa parkir kemudian dilakukan beserta evaluasi secara komprehensif.

DUMAI,POROSRIAU.COM- Demi menjaga stabilitas, keamanan, dan suasana kondusif di lingkungan masyarakat maupun kawasan industri, BUMD PT Pembangunan Dumai mengambil keputusan strategis untuk menghentikan sementara kegiatan pemungutan parkir di PT Inti Benua Perkasatama (IBP). Keputusan yang ditujukan kepada pengelola parkir PT IBP itu tertuang dalam surat nomor: 239/PD-DMI/VIII/2026. Pemberhentian sementara tersebut berlaku terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2026 sampai dengan batas waktu yang belum dapat ditentukan.

Ditegaskan dalam surat tersebut, selama pemberhentian sementara diberlakukan,seluruh kegiatan pengutipan jasa parkir di area PT IBP agar tidak dilakukan sampai terdapat Keputusan atau pemberitahuan resmi selanjutnya.

Keputusan tersebut diambil merupakan bagian dari langkah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi,serta memberikan ruang bagi para pihak  untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang berlangsung secara baik dan kondusif.

Direktur PT Pembangunan Dumai, Andika Fithrian, S.T., melalui Kepala Bagian Humas, Bambang Eka Setiawan,Rabu (12/8) berharap dengan terbitnya keputusan itu konflik di lapangan dapat segera dihentikan.

Bambang Eka Setiawan menjelaskan, bahwa keterlibatan BUMD dalam pemungutan pajak/retribusi kantong parkir di kawasan perusahaan murni merupakan bagian dari tugas konstitusional untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai.

Diterangkannya lebih lanjut, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir mengatur mengenai penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang dapat dikenakan pajak parkir. Hal ini, imbuhnya, didukung secara teknis melalui Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perparkiran.

“Seluruh tahapan telah dijalankan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Secara teknis, kita sudah menyampaikan surat secara resmi hingga sosialisasi ke pihak perusahaan jauh-jauh hari. Namun sangat disayangkan ternyata ada konflik dilapangan yang diluar prediksi. Langkah kongkret berupa penghentian pemungutan sementara ini diharapkan menjadi solusinya. Dan, evaluasi menyeluruh nantinya dapat menemukan formula yang tepat. Semua ini akan kami tata ulang secara lebih transparan dan profesional,” Bambang menjelaskan.

Disoal terkait insiden yang kini sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, Bambang menjelaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada pihak kepolisian. (rul)