DUMAI, POROSRIAU.COM - Dalam konfrensi pers yang lakukan oleh  DPRD Dumai, Jumat (25/04/2020), Agus Purwanto selaku Ketua DPRD Dumai dan bertindak sebagai juru bicara menjawab soal pernyataannya ke publik beberapa waktu lalu.

Dalam pernyataannya itu, Agus Purwanto mengecam aksi salah seorang bacalon yang sedang hangat dibicarakan di Kota Dumai ketika mengunjungi lokasi isolasi pasien positif Covid-19, bacalon tersebut  dinilai melanggar UU No 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

Kemudian berita yang terbit Kamis 23 April 2020 menjadi viral. Terjadi pro dan kontra dalam tanggapan pembaca dan netizen. Ada yang setuju dengan pernyataan Ketua Dewan, ada yang mengganggap ketua dewan "nyinyir".

"Itu bukan pernyataan pribadi saya. Pernyataan itu mewakili lembaga DPRD dimana sebelumnya kami sudah menggelar rapat dan membuat rekomendasi ke Walikota Dumai untuk mengambil langkah hukum terkait kunjungan ke ruang isolasi yang dianggap melanggar protap Covid-19," Jelas Ketua DPRD Dumai.

Dijelaskan Agus, hari Minggu 20 April 2020 pukul 14.00 WIB digelar rapat lintas komisi di DPRD Dumai yang melibatkan Dinas Kesehatan, Tim Gugus Tugas Covid-19 Dumai, RSUD Dumai, IDI dan Kepala Puskesmas se Kota Dumai serta lainnya.

Hasil rapat tersebut membuahkan 14 rekomendasi soal penanganan wabah Covid-19 di Kota Dumai. Tertuang dalam surat rekomendasi penanganan Wabah Covid-19 Kota Dumai dengan nomor 170/110/DPRD.

Surat rekomendasi ini ditujukan kepada Walikota Dumai dan ditembuskan ke Inspektur Kota Dumai, Kepala Bappeda Kota Dumai, Kepala BPKAD Dumai , Kepala Dinas Kesehatan Dumai, Direktur RSUD Dumai dan Tim Gugus Tugas.

Salah satu poin dalam rekomendasi itu, yakni poin ke 11 berbunyi: Pemerintah Kota Dumai perlu mengambil langkah-langkah hukum terhadap pelanggaran protap covid-19 secara internal terkait kunjungan ke ruang isolasi pasien positif Covid-19 di luar batas kewenangan sehingga berpengaruh dalam kondisi hari ini terhadap upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19. (rds)