- Home
- INTERNASIONAL
- Dokumen Rahasia Bocor; Ungkap Perlakuan Terhadap Muslim Uighur
Selasa, 26 November 2019 17:07:00
Dokumen Rahasia Bocor; Ungkap Perlakuan Terhadap Muslim Uighur
Selasa, 26 November 2019 17:07:00
Inggris Minta China Membuka Akses PBB ke Xinjiang
POROSRIAU.COM - Pemerintah Inggris meminta China untuk memberikan "akses langsung dan tidak terbatas" kepada pengamat dari PBB di wilayah Xinjiang.
Permintaan ini disampaikan menyusul bocornya dokumen rahasia yang mengungkapkan perlakuan terhadap ratusan ribu Muslim Uighur di kamp-kamp dengan penjagaan ketat.
Dokumen-dokumen resmi itu, yang dibaca oleh BBC Panorama, menunjukkan bagaimana para tahanan dikurung, diindoktrinasi, dan dihukum.
Duta Besar China untuk Inggris menampik bocoran informasi tersebut, menyebutnya berita palsu.
Dokumen-dokumen tersebut dibocorkan kepada Konsorsium Internasional Wartawan Investigasi (ICIJ), yang bekerja dengan 17 mitra media, termasuk BBC Panorama dan surat kabar The Guardian di Inggris.
Investigasi menemukan bukti baru yang bertentangan dengan klaim Beijing bahwa kamp-kamp penahanan, yang dibangun di Xinjiang dalam tiga tahun terakhir, bertujuan memberikan pendidikan ulang untuk melawan ekstremisme yang diikuti secara sukarela.
"Kami sangat prihatin akan situasi hak asasi manusia di Xinjiang dan meningkatnya tindakan keras pemerintah China, khususnya penahanan di luar hukum terhadap lebih dari satu juta Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya," kata juru bicara Kemenlu Inggris.
"Inggris terus menyeru kepada China untuk memberi pengamat dari PBB akses langsung dan tidak terbatas ke wilayah tersebut."
Sekitar satu juta orang – kebanyakan dari komunitas Muslim Uighur – diperkirakan telah ditahan tanpa proses pengadilan.
Di antara dokumen-dokumen pemerintah China yang bocor, yang disebut ICIJ "The China Cables", terdapat memo sembilan halaman yang dikirim pada tahun 2017 oleh Zhu Hailun, yang saat itu menjabat wakil sekretaris Partai Komunis Xinjiang dan merupakan pejabat keamanan tertinggi di kawasan tersebut, kepada para pengelola kamp.
Instruksi tersebut jelas mengatakan bahwa kamp-kamp harus dijalankan sebagai penjara dengan keamanan tinggi, dengan disiplin ketat, hukuman, dan tidak ada yang boleh keluar.
Memo tersebut mencakup perintah-perintah untuk:
- "Jangan biarkan ada yang lolos"
- "Tingkatkan disiplin dan hukuman atas pelanggaran perilaku"
- "Dorong pertobatan dan pengakuan"
- "Jadikan pelajaran Bahasa Mandarin sebagai prioritas utama"
- "Dorong siswa untuk benar-benar berubah"
- "[Pastikan] video pengawas mencakup seluruh asrama dan ruang kelas tanpa titik buta"
Dokumen-dokumen rahasia itu mengungkapkan cara pengelola kamp memantau dan mengendalikan setiap aspek kehidupan tahanan: "Para siswa harus memiliki posisi tempat tidur tetap, posisi antrean tetap, kursi kelas tetap, dan posisi yang tetap selama pekerjaan keterampilan, dan ini sangat dilarang untuk diubah.
"Terapkan norma perilaku dan aturan disiplin untuk bangun, absensi, mencuci, pergi ke toilet, menata dan membereskan kamar, makan, belajar, tidur, menutup pintu dan sebagainya."
Dokumen lain mengonfirmasi skala luar biasa dari penahanan. Satu dokumen mengungkapkan bahwa 15.000 orang dari Xinjiang selatan dikirim ke kamp hanya dalam satu minggu pada 2017.
Sophie Richardson, direktur China di Human Rights Watch, mengatakan memo yang bocor itu harus digunakan oleh jaksa penuntut.
"Ini adalah bukti yang dapat ditindaklanjuti, mendokumentasikan pelanggaran HAM berat," katanya.
"Saya pikir adil untuk menggambarkan semua orang yang ditahan setidaknya sebagai subyek penyiksaan psikologis, karena mereka benar-benar tidak tahu berapa lama mereka akan berada di sana."
Liu Xiaoming, duta besar China untuk Inggris mengatakan kebijakan reedukasi di kamp telah melindungi warga lokal dan tidak ada satu pun serangan teroris di Xinjiang dalam tiga tahun terakhir.
"Wilayah ini sekarang menikmati stabilitas sosial dan persatuan di antara kelompok-kelompok etnis. Orang-orang di sana menjalani kehidupan yang bahagia dengan rasa kepuasan dan keamanan yang jauh lebih kuat.
"Dengan sepenuhnya mengabaikan fakta, beberapa orang di Barat telah dengan keras memfitnah dan mencemarkan nama baik China terkait Xinjiang dalam upaya mencari-cari alasan untuk ikut campur dalam urusan internal China, mengganggu upaya kontra-terorisme China di Xinjiang dan menggagalkan perkembangan China yang stabil."(bbci)
PAD 'Bocor' Hingga Miliaran, Bapenda Laporkan Oknum Pemalsu Dokumen BPHTB ke Polisi
8 tahun laluPEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Merasa dirugikan atas pemalsuan dokumen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dilakukan oleh oknum masyarakat, pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Walikota Pekanbaru Tegaskan Evaluasi Kinerja Berlaku Seluruh OPD
7 tahun laluPEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Walikota Pekanbaru, DR H Firdaus ST MT pada media beberapa hari lalu, tepatnya usai membuka kegiatan Seminar Forum RT/RW di hotel Mutiara Merdeka, Senin (4/12), mengungkapkan, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru dalam k
Jusdi Bantah Sudah Ditetapkan Sebagai Tersangka, Kuasa Hukum Ungkap Beberapa Fakta
7 tahun laluMERANTI(POROSRIAU.COM) - Jusdi alias Oh Yu Peng (62) , membantah bahwa dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polda Riau, terkait dugaan penggelapan dana Yayasan Umat Bera
SMPN 35 Kutip Uang Pembangunan Empat Unit Toilet, LKS dan Terobosan, Wali Murid Keberatan
6 tahun laluPEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Wali Murid protes atas kutipan pembangunan empat unit toilet, uang Lembar Kegiatan Siswa (LKS), serta uang terobosan yang dilakukan pihak SMPN 35 Jalan Tengku Bay. Diketahui, kutipan pembangunan empat unit toilet, masing-masing
Wakil Bupati Meranti Buka Rapat Forum Perangkat Daerah Tahun 2019
6 tahun laluKepala Bappeda Meranti Dr. H. Makmun Murod, kegiatan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ini dalam Rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKPD Tahun 2020.