KUANSING(POROSRIAU.COM)--Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuntan Singingi (Kuansing)  Juprison meminta Bupati Mursini segera mengevaluasi kinerja pejabat di Dinas Kominfo (Diskominfo) Kuansing. Ia mencurigai adanya ketidak transparanan Diskominfo mengenai penggunaan anggaran kerjasama dengan Media.

Bahkan, Jupri menilai Dua tahun belakangan ini penggunaan anggaran kerjasama media semakin kacau balau (Tidak jelas, red). "Dulu aturannya dan pagu dana untuk kerjasama media sangat jelas. Jumlah kontraknya ditetapkan.  Sekarang kok semakin tak jelas," ucapnya.

Tak hanya itu, mengenai sistim yang diterapkan Diskominfo Kuansing  dianggap Juprison telah menimbulkan beragam kecurigaan. " Sebenarnya berapa pagu dana untuk media ini. Terus dana itu digunakan untuk apa saja. Ini yang belum dijelaskan oleh mereka. Kalau sistim yang lama jauh lebih enak dan lebih transparan ketimbang sistim yang dipakai Kominfo saat ini," cetusnya.

Oleh sebab itu Ia mendesak Mursini selaku Bupati Kuansing agar segera melakukan evaluasi kinerja pejabat berwenang  di Diskominfo. "Kalau seandainya mereka gak mampu kerja, ya diganti sajalah. Itu aja kok repot," pintanya.

Selain itu, Juprison juga mempertanyakan  standar media yang bisa bermitra dengan Kominfo. “Kondisi ini menyebabkan media-media profesional justru tersingkirkan oleh media-media yang tidak jelas,” tutup Juprison.

Di sisi lain Anggota DPRD Kuansing, Rossi Atali juga menyinggung Kabinet di Pemerintahan Kuansing, Politisi Hanura itu menilai perangkat pemerintahan tidak mampu menjalankan programnya. Oleh karena itu, Ia juga mendesak seleruruh OPD  agar segera dievaluasi.

Sementara Sekdakab Kuansing, Dianto Mampanini ketika dikonfirmasi awak media di kantornya,  Senin (13/8/18) mengaku dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi, sekaligus pelantikan pejabat hasil Jobfit. “ Saat ini masih menunggu laporan dari KASN,” terang Sekda.(rgc/vz)