PADANG ARO (POROSRIAU.COM) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Ali Sabri Abas mengatakan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2017 tergantung kesiapan pemerintah daerah.

"Kami siap melakukan pembahasan kapanpun tetapi berkasnya belum diberikan oleh pemerintah daerah. Kami sudah tiga kali menyuratinya tetapi sampai sekarang belum juga diberikan," katanya di Padang Aro, Rabu.

Ia mengatakan memang pemerintah daerah sudah memasukkan berkas RAPBD 2017 beberapa waktu lalu tetapi tidak sesuai dengan susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.

Pemerintah daerah, sebutnya memberikan RAPBD 2017 sesuai dengan susunan OPD lama sehingga tidak bisa dilakukan pembahasan karena tidak mungkin dinas yang sudah tidak ada masih diberikan anggaran.

"Kami harus membahas RAPBD 2017 sesuai dengan struktur OPD baru sedangkan yang diberikan pemerintah adalah yang lama sehingga dikembalikan dan diminta diproses lagi sesuai dengan semestinya," tuturnya.

Untuk OPD baru, sebutnya memang terjadi keterlambatan evaluasi oleh gubernur sehingga pemerintah kabupaten juga telat memasukkan anggarannya dan berdampak terhadap keterlambatan pembahasan RAPBD 2017.

Ia menambahkan sesuai ketentuan penetapan RAPBD 2017 seharusnya sudah dilaksanakan selambat-lambatnya 30 November 2016 dan apabila terlambat bisa dikenai sanksi.

"Kami sudah koordinasi dengan pemerintah pusat dan tidak ada masalah keterlambatan penetapan RAPBD 2017 karena masih ada toleransi asalkan bisa dilakukan pada Desember 2016," katanya.

Wakil Bupati Solok Selatan Abdul Rahman mengatakan pihaknya telah melakukan rotasi terhadap empat pejabat eselon III dan tiga di antaranya berada di sekretariat DPRD untuk mempercepat pembahasan RAPBD 2017.

Dirinya berharap DPRD Solok Selatan telah menyetujui APBD pada Desember 2016 setempat untuk diserahkan ke gubernur agar dievaluasi.

"Sudah dua kali diagendakan Banmus dengan DPRD tetapi selalu batal sehingga perlu dilakukan rotasi di bagian sekretariat DPRD supaya pembahsan RAPBD bisa secepatnya dilaksanakan dan dalam Desember 2016 sudah harus ditetapkan," katanya.

Ia berharap pejabat yang baru dilantik bisa menjalankan tugas dengan baik sehingga pembahasan RAPBD 2017 Solok Selatan bisa selesai Desember 2016.

"Kami memang sudah melewati batas yang ditetapkan yaitu 30 November tetapi jangan sampai APBD 2017 ditetapkan Januari. Oleh sebab itu perlu dilakukan rotasi guna mendorong percepatan penetapannya," katanya.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar, Zaenudin mengatakan, pemprov sudah menyurati Kabupaten Solok Selatan supaya mempercepat penetapan RAPBD 2017, karena batas waktu yang diberikan telah lewat yaitu 30 November 2016.

Jika tidak ditetapkan maka daerah bisa terkena sanksi sesuai pasal 312 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Ia mengatakan sesuai aturan sebenarnya Solok Selatan sudah bisa dikenai sanksi, namun karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya, maka pemberian sanksi atau tidak diserahkan pada kebijakan pusat. ***