MERANTI(POROSRIAU.COM) - Bertempat di ruangan kantor Kelurahan Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebingtinggi, Kab. Kep. Meranti, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (BPTSPTK) bersama Badan Pengololaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPDRD) , Kabupaten Kepulauan Meranti, melaksanakan Sosialisasi tentang IMB dan PBB, pada Selasa (17/10/2017) sore.

Hadir mewakili Kepala BPTSPTK , H. Sutardi sedangkan yang mewakili Kepala BPPDRD , Tengku Melia Sufni S.TP serta para RT/RW dan staf Kelurahan Selatpanjang Barat.

H. Sutardi MM menjelaskan, bahwa untuk saat ini BPTSPTK, fokus pada IMB, bahkan sedang membuat Formulasi yang dapat tersambung dari bawah keatas, artinya mulai dari tingkat RT,  hingga ke atas dalam hal ini BPTSPTK.

Ia juga menyampaikan informasi, bahwa saat ini sedang masa pemutihan terkait IMB, maka pemerintah daerah menghimbau agar seluruh masyarakat yang belum memiliki nya segera melakukan pengurusan hingga akhir desember 2017 , sebab pada awal tahun 2018 yang akan datang, BPTSPTK akan melaksanakan razia terhadap seluruh bangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti ini.

"  Ya, seluruh bangunan akan di cek apakah sudah memiliki IMB atau belum dan bagi pemilik yang tidak mengurus IMB, akan ada sangsi.Dalam rangka sosialisasi, pihak nyasudah melakukan di 3 kelurahan yakni Selatpanjang Barat, Selatpanjang Timur dan Selatpanjang Kota, " ungkap Sutardi.

Sementara itu, Tengku Melia Sufni S.TP menyampaikan hal terkait pajak. dikatakan nya, saat ini sedang dilakukan peninjauan ulang terkait data NJOP yang tidak sesuai, sehingga kedepannya diperoleh tolok ukur yang berkolerasi.

" Pada pelaksanaan pendataan, nantinya keterlibatan RT dan RW sangat diperlukan mendamping petugas dari BPPDRD dilapangan.Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dari sektor pajak dan terkait pengurusan pajak juga sangat mudah," ucap Tengku Melia.

Dalam kesempatan itu, Herry Kurniawan AMd, Lurah Selatpanjang Barat mengatakan, para  RT dan RW wajib memantau bila ada warganya mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Menurut Hery, banyak masyarakat di wilayahnya terlebih dahulu membangun baru mengurus izin.

Kebiasaan seperti ini akan menimbulkan masalah di belakang hari, misalnya bila bangunana itu melanggar ketentuan luas atau melanggar ketentuan berapa meter dari tepi jalan umum.

" Semoga di tahun yang akan datang, pelaksanaan Sosialisasi seperti ini, dapat berkesinambungan dalam rangka untuk membangkitkan kegiatan usaha dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya keharmonisan antar pelaku usaha, aparat pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan usahanya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga para investor berminat menanamkan modalnya di Kabupaten Kep Meranti, "harap Heri.(nik)