MERANTI(POROSRIAU.COM) -  Kabupaten Kepulauan Meranti mengadakan Uji Konsekuensi Informasi Publik & Workshop SOP,DIP,PPIP yang di tanja oleh Bagian Kominfo bersama dengan Deputi Fitra Riau yang berlangsung di Gedung Orange, Jalan Dorak
Selatpanjang, Rabu (28/3/2018).

Selain dihadiri 50 Peserta, dalam kegiatan tersebut juga hadir Kabag Perbatasan Elfialdi , Kadis Kesehatan Irwan Suandi dan Deputi Fitra Riau Triono Hadi.

Pada kesempatan itu, Kabag Kominfo Syaiful Ikram menyampaikan harapan nya, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat oleh peserta, dan diterapkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing masing.

Keterbukaan Informasi Publik yang dapat disampaikan oleh Masyarakat yang sifatnya terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang menginginkan nya, dan ada juga informasi yang bersifat tertutup seperti rahasia negara ungkap Saiful Ikram.

Acara tersebut dibuka oleh Bupati Kepulauan Meranti yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan Ir Anwar Zainal.

Dalam sambutan nya, Ir Anwar Zainal mengakatakan, bahwa Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang, sebagai perkembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan keterbukaan informai publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, ungkap Anwar.

Undang-undang ini telah memberikan Landasan Hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik.

Dimana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani Permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara Sederhana. Sebagaimana di amanatkan dalam pasal 13Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Permendagri Nomor 03 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksakan Pelayanan Informasi, kita harus mempedomani 6 Azas yaitu, Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak, dan Keseimbangan Hak dan Kewajiban, papar nya pula.

Tak lupa Ir Anwar Berpesan kepada Peserta Pelatihan Konsekuensi Informasi Publik dan Workshop,  Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan seksama.

Semoga apa yang kita sampaikan pada kegiatan ini dapat bermanfaat dan membuka wawasan semua peserta sehingga bisa di aplikasikan di lingkungan kerjanya masing-masing.(nik/rls)