MERANTI(POROSRIAU.COM) - Pertemuan antara Humas Pemkab. Meranti dengan wartawan media online dan cetak yang bertugas di Meranti membahas terkait kerja sama tidak membuahkan hasil.

Alhasil sejumlah awak mediapun menolak melakukan kerja sama dengan Humas dan Protokoler Pemkab Meranti.

Bukan tanpa alasan, penolakan itu diakibatkan selain anggaran yang terlalu kecil, intansi terkait juga dinilai tidak transparan dalam masalah anggaran.

Dari pantauan wartawan POROSRIAU.COM, yang turut dalam pertemuan dengan puluhan wartawan di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (19/2/2018) siang, tampak para awak media merasa kecewa.

Suasana pertemuan mulai kurang kondusif saat disampaikannya bahwa ada pemangkasan anggaran di tahun 2018.

Kekecewaan para awak media yang bertugas di Meranti juga mengemuka setelah diketahui bahwa ada perbedaan nilai kontrak yang sangat signifikan antara sesama media bahkan adamedia yang tidak menugaskan wartawannya di Meranti  namun dikontrak.

Asisten III Tengku Akhrial yang memimpin pertemuan bersama Kabag Humas Helfandi SE MSi dan Kasubag Kerja Sama Media Yusran SE, hingga siang itu belum menemukan jalan keluar.

Sabara Damanik salah seorang wartawan media online, meminta penjelasan terkait kebijakan Humas Pemkab. Meranti yang membuat nilai kontrak berbeda- beda bahkan ada perbedaan signifikan.

Tolong dijelaskan apa atensi humas
sehingga nilai kontrak kerja sama ini bisa berbeda- beda.

Sabara menyarankan, agar humas merubah kebijakannya dengan menerapkan " Nilai kontrak yang rendah dapat dinaikan sedikit dan yang besar diturunkan pula sedikit",
ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Dedi Yuhara Lubis yang juga wartawan media oneline mengungkapkan kekecewaannya dengan menyampaikan, jika nilai kontrak ini tidak berubah maka lebih baik kerja sama tersebut ditolak.

Meski begitu kami tetap memberikan kontribusi yang terbaik untuk Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Mohon maaf, kami tidak bisa terima kerja sama ini, dan kami juga tidak masalah tak dikontrak dan kami tetap akan membuat berita positif, karena ini kampung kami, tutur Dedi Lubis.

Ia menambahkan, media yang tidak ada wartawannya tolong jangan dikontrak jika tidak mau bermasalah di kemudian hari.

Beberapa saat kemudian, secara bersama-sama sejumlah awak mediapun mengumpulkan surat balasan dari Humas yang berisikan nilai kontrak kepada masing-masing media, dan  diserahkan kepada Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Meranti, sembari meninggalkan ruangan pertemuan , meski belum ada kesimpulan atau hasil didapat dari pertemuan tersebut.

Selain pengembalian surat kontrak kerjasama, pertemuan juga sempat memanas karena ada pula wartawan menagih hutang Humas tahun 2017 kepada media harus dibayarkan.

Syamsidir salah seorang wartawan media cetak yang ikut dalam pertemuan tersebut meminta agar Bagian Humas dapat melakukan kerja sama sesuai aturan yang ditetapkan dewan pers, namun tetap mengakomodir media yang belum memenuhi persyaratatan. Dengan cara itu, maka media yang belum terperifikasi bisa mengerti dengan keadaan keuangan dan termotifasi untuk mengurus ke dewan pers.

"Sekarang, Bagian Humas tidak bisa menerapkan aturan dengan berbagai alasan, hasilnya tetap saja ditolak. Coba terapkan aturan yang ada, namun dibuat dengan sistem grade (tingkatan)," ungkap Syamsidir.

Dijelaskannya, tingkatan pertama dikhususkan untuk media yang sudah terperifikasi. Sementara grade kedua untuk media yang belum terperifikasi, namun ada wartawan nya di daerah. Sedangkan grade ketiga dikhususkan bagi media yang tidak ada wartawan nya di Meranti dengan nilai kontrak yang tidak melebihi grade kedua.

Kabag Humas Setdakab Meranti Helfandi didampingi PPTK Yusran belum bisa membuat keputusan. Selain meminta wartawan mengerti dengan kondisi keuangan, keluhan wartawan tetap ditampung dan dicarikan solusinya.

Dia berjanji akan menyampaikan hal itu kepada Sekda dan Bupati Kepulauan Meranti, sehingga persoalan anggaran Humas yang sangat kecil dapat dicarikan solusinya.(nik)