Kamis, 05 Desember 2024
  • Home
  • MERANTI
  • Ini Point Penting Dalam MoU KUA-PPAS 2018.
Kamis, 27 September 2018 15:14:00

Ini Point Penting Dalam MoU KUA-PPAS 2018.

Oleh: Manik
Kamis, 27 September 2018 15:14:00
BAGIKAN:
Foto:Wakil Bupati H. Said Hasyim saat menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman MoU KUA-PPAS Tahun 2018, bersam Ketua DPRD H. Fauzy Hasan, Wakil Ketua H. Muzamil, Wakil Ketua H. Taufikurrahman, bertempat di Aula Gedung DPRD Meranti, Rabu sore, (26/9/20
MERANTI(POROSRIAU.COM) - 
Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti yang diwakili Wakil Bupati H. Said Hasyim menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman MoU KUA-PPAS Tahun 2018, bersama Pihak Legislatif dalam hal ini Ketua DPRD H. Fauzy Hasan, Wakil Ketua H. Muzamil, Wakil Ketua H. Taufikurrahman, dalam MoU itu, Eksekutif maupun Legislatif menyepakati tidak akan merumahkan tenaga honorer, atau pencairan terhadap gaji Honorer tetap dilanjutkan hingga akhir tahun, bertempat di Aula Gedung DPRD Meranti, Rabu sore, (26/9/2018).
 
Selain Wakil Bupati Meranti dan jajaran Pimpinan DPRD Meranti, penandatanganan MoU KUA-PPAS Tahun 2018 juga dihadiri oleh Ketua Komisi dan Anggota DPRD Meranti, Sekretaris Daerah H. Yulian Norwis SE MM, Kepala OPD Se-Kabupaten Meranti, serta Para Camat.
 
Pada kesempatan itu, Ketua DPRD H. Fauzy Hasan SE, selaku pemimpin rapat, mengungkapkan apresiasi yang tinggi terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang komit tidak merumahkan tenaga honorer. Hal itu sesuai dengan anggaran yang tersususn dalam APBD-P Tahun 2018 dimana gaji honorer yang sebelumnya hanya cukup sampai bupan 9 tetap dilanjutkan sampai akhir tahun.
 
"Untuk itu kami dari jajaran DPRD mengucapkan apresiasi kepada Pemda yang tidak akan merumahkan tenaga honorer," ujar Fauzi Hasan.
 
Keputusan yang diambil oleh Pemda Meranti dengan tidak merumahkan tenaga honorer menurut Ketua DPRD merupakan kebijakan yang tepat menimbang situasi ekonomi yang sangat sulit saat ini.
 
"Ini juga termasuk salah satu kepedulian Pemda terhadap masyarakat Meranti, dimana Pemda hadir disaat-saat maayarakat susah," tambah Fauzy.
 
Selain itu DPRD Meranti berharap, anggaran APBD-P penyesuaian dari Dana Transfer Pusat dan APBD Provinsi dan Daerah yang telah tersusun itu, dapat dimanfaatkan dalam mendukung jalannya program strategis Pemda yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
 
Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, dihadapan seluruh Legislator dan Kepala OPD yang hadir, ia sangat mengapresiasi kerja Tim baik Eksekutif maupun Legislatif yang telah bekerja secara baik dalam penyusunan APBD-Perubahan, sehingga tercipta kesepahaman, besar harapan apa yang disepakati itu berjalan sesuai jadwal.
 
Lebih jauh dikatakan Wakil Bupati, MoU KUA-PPAS yang dilakukan saat ini telah sesuai dengan Instrumen dan aturan yang berlaku, namun yang terpenting menurutnya adalah bagaimana kreatifitas dari semua OPD pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada baik dana maupun Sumber Daya Alam (SDA) mampu menjawab tuntutan masyarakat. 
 
"Dana yang ada Bukan hanya bisa dipertanggungjawabkan secara Akuntansi tapi juga mampu menjawab tuntutan maayarakat, karena disitulah indikator keberhasilan kinerja OPD," paparnya.
 
Wabup berpesan, dalam melaksanakan kegiatan OPD harus mampu mengkaji dampak manfaatnya bagi masyarakat dan kemajuan daerah. 
 
"Input dan Outcomenya harus dikaji benar, sehingga dana yang ada dapat diberdayakan semaksimal mungkin untuk kemajuan Meranti," ujarnya lagi.
 
Terkait komitmen Pemda tidak merumahkan Pegawai Honorer atau Non PNS dilingkungan Pemkab. Meranti, menurut Wakil Bupati hendaklah diiringi oleh kinerja dari Pegawai Non PNS tersebut, karena banyak laporan yang ia terima pegawai Non PNS bekerja suka-suka sementara gaji tetap dibayarkan. Untuk kasus itu Wabup meminta kepala OPD dan Dinas terkait untuk melakukan evaluasi.
 
"Dinas terkait saya minta melakukan Evaluasi terhadap kinerja tenaga Honorer, jika memang tidak dibutuhkan carikan solusinya, karena setiap sen uang yang digunakan harus jelas Outpun dan manfaatnya, apalagi saat ini sudah dilakukan Pendekatan SAKIP," ucapnya.
 
Selain itu dengan telah diraihnya Maturitas SPIP Level 3 dari BPKP Perwakilan Riau untuk Pemkab. Meranti sebagai bukti telah mampu menyusun pola kerja yang teratah dan terukur, sesuai dengan pembinaan BPKP.
 
Secara tegas Wabup tidak ingin uang Pemda keluar setiap bulan untuk pegawai Honorer atau Non PNS sementara Honorer sendiri malas bekerja bahkan tidak masuk kerja, karena hal itu dapat mencederai hati masyarakat.
 
"Karena Pemda masih butuh dana untuk membantu masyarakat yang lebih membutuhkan selain itu juga untuk membangun Infrastruktur dalam rangka mengesa pembangunan daerah," ucap Wabup.
 
Terakhir Wabup Meranti H. Said Hasyim, berpesan kepada semua OPD untuk menggunakan anggaran yang telah disusun sesuai dengan aturan yang ada agar tidak menimbulkan implikasi hukum dikemudian hari, sanksinya menurut Wabup sangat berat mulai dari pemecatan sebagai ASN hingga pencabutan hak pensiun.
 
Kedepan, kepada Bappeda Wabup mengintruksikan lebih selektif dan ketat lagi dalam menyeleksi semua anggaran kegiatan, ditegaskan Wabup anggaran yang disusun hendaklah disesuaikan dengan Visi Misi Kepala Daedah, yang ditangkap melalui aspirasi masyarkat melalui Musrenbang Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Sehingga anggaran yang ada dapat dimaksimalkan untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. (red/rls).
Editor: Chaviz fernandes

  Berita Terkait
  • Pandangan Umum Fraksi - Fraksi Tentang Nota Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti 2018

    7 tahun lalu

    Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, menargetkan Pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,08 Triliun lebih. Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan meranti menargetkan sebesar Rp. 93 Milyar lebih, terjadi pe

  • Wabup Said Hasyim Mengikuti Rapat Paripurna, DPRD Apresiasi Atas Nota Keuangan RAPBD Pemkab. Meranti 2019.

    6 tahun lalu

    MERANTI(POROSRIAU.COM) - Wakil Bupati Kepulauan Meranti mengikuti Rapat Paripurna Pandangan Fraksi Terhadap Nota Keuangan RAPBD Pemkab. Meranti Tahun 2019, dan semua Fraksi mengucapkan apresiasi ke

  • DPRD Kepulauan Meranti Gelar Paripurna KUA-PPAS 2017

    7 tahun lalu

    SELATPANJANG(POROSRIAU.COM)--DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar KUA Perubahan APBD, PPAS perubahan APBD dan Rancangan Nota Keuangan

  • DPRD Berharap Pemda Gunakan Anggaran Secara Transparan, Pruden Dan akuntable

    7 tahun lalu

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, pada Rabu (29/11/2017) malam, menggelar rapat Paripurna Laporan Banggar Tentang Rancangan Anggaran dan Pendapatan Daerah 2018.

  • Upss!! Bupati Dan Wakil Bupati Inhu Hingga Kini Belum Terima Gaji

    7 tahun lalu

    Hingga 9 Januari 2018 ini, Bupati Inhu beserta wakil bupati serta pimpinan DPRD Inhu termasuk seluruh anggota DPRD Inhu belum lagi menerima gaji.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2024 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.