SELATPANJANG(POROSRIAU.COM) - Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dilarang menambah honorer baru di satuan kerja perangkat daerah masing-masing.

"Seluruh Kepala OPD tidak boleh mengangkat pegawai honorer baru walaupun gajinya dibayarkan dari kegiatan di SOPD bersangkutan," kata wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim, Rabu (4/1/2017).

Dia juga mengingatkan agar Kepala SOPD memanfaatkan secara maksimal tenaga honorer yang sudah ada saat ini. Penegasan tersebut dikatakan Said terkait hilangnya sejumlah SKPD yang terlikuidasi maupun tergabung dengan SOPD baru yang dibentuk berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Perda no 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Dijelaskannya, konsekuensi diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kepulauan Meranti, membuat sejumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terlikuidasi.

"Hilangnya sejumlah SKPD tentunya membuat para tenaga honorer yang bertugas di SKPD sebelumnya menjadi was-was tentang nasib mereka. Tidak sedikit yang khawatir dan merasa nasib mereka saat ini di ujung tanduk. Lebih-lebih mereka yang sudah berkeluarga," kata Said.

Namun kegusaran para honorer yang merasa nasibnya diujung tanduk tersebut kini terjawab sudah. "Terhadap eks honorer beberapa SOPD yang terlikuidasi atau digabung ke OPD lain, agar mereka tetap dimanfaatkan oleh OPD baru," ungkap Said.

Dia mencontohkan, pengelolaan pasar yang tergabung kedalam Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, dan kewenangan Disambung yang dialihkan ke propinsi, hal ini tentu mengakibatkan banyaknya tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan.

"Tak perlu mengangkat tenaga honorer baru dan tak ada tenaga honorer yang diberhentikan," tegasnya.(nur)