PEKANBARU(POROSRIAU.COM)--Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (PUSAKO FH UIR) melalui Kepala Seksi Advokasi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kepada publik terkait penyitaan miliaran uang di rumah dinas Bupati Bengkalis beberapa waktu lalu.

Dinilai, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penyitaan sejumlah uang tersebut tentunya ada kaitanya dengan pidana.

“ Maka dari itu, PUSAKO FH UIR meminta agar KPK segera memperjelas hubungan uang yang disita senilai Rp. 1.9 M dengan tindak pidana proyek multiyear senilai Rp. 494 Milliar,” ucap Rici, Kamis (08/11) siang.

BACA JUGA: Tidak Disiplin, Ini Hukuman Yang Diterima Personil Satpol PP Pekanbaru

“ Menurut KPK telah ditemukan potensi kerugian keuangan negara diperkirakan Rp. 80 milliar. Kemudian dalam kasus tersebut sudah ada tersangkanya. Yaitu, Kadis PU Bengkalis M. Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby,” imbuhnya

Terlebih lagi menurut Rici, Bupati Bengkalis saat ini juga sudah dicekal. Maka dari itu, PUSAKO FH UIR mendesak KPK untuk segera memperjelas keterkaitan Bupati Bengkalis yang saat ini ditetapkan sebagai saksi.

“ Kami mendesak KPK agar tidak takut jika terdapat alat bukti yang cukup untuk menaikkan status Bupati Bengkalis saat ini, sebelumnya menjadi saksi untuk dinaikkan menjadi tersangka,” Pungkasnya.

Diketahui, sebelumnya Tim Penyidik KPK menggeledah Rumah Dinas Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Penggeledahan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi peningkatan jalan Batu Panjang, Pangkalan Nyirih, Bengkalis, Riau.

“ Dari lokasi tersebut ditemukan uang sekitar Rp 1,9 miliar yang akan didalami lebih lanjut keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers beberapa waktu lau.(*/Viz)