Senin, 28 November 2016 02:14:00
Pemko Lelang Lahan di Pusat Kota Rp 2,2 Miliar
Oleh: fir
Senin, 28 November 2016 02:14:00
PEKANBARU (POROSRIAU.COM) – Saat ini Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru tengah melaksanakan lelang umum beberapa aset daerah yang sudah tak terpakai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Lelang yang tengah berjalan sebanyak lima kegiatan yang akan berjalan hingga April 2017 mendatang.
Plt Kepala BPKAD Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan melalui Kepala Sub Bidang Analisis Pengadaan Aset Defino menjelaskan adapun pelelangan aset yang telah berjalan adalah Kendaraan Perorangan Dinas khusus Walikota dan Wakil Walikota yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorang Dinas.
"Proses ini telah selesai pertengahan Oktober lalu, hasilnya ada sekitar 265 juta Rupiah yang telah masuk ke kas daerah Kota Pekanbaru," kata Dino, kemarin.
Selain itu diperkirakan awal Desember 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini BPKAD akan kembali melelang Aset Tanah beserta bangunannya (eks Puskesmas Pasar Mambo). Ia menjelaskan bahwa aset tersebut sudah tidak sesuai dengan RTRW Kota Pekanbaru. Selain itu, kondisi bangunan di tanah tersebut tidak respresentatif lagi. Defino menambahkan adapun ukuran aset tanah yang dijual itu sebesar 435 m2, dengan jumlah harga jualnya serendah-rendahnya Rp 2,2 miliar rupiah.
"Pada dasarnya kondisi aset tersebut tidak sesuai lagi dengan RTRW Kota Pekanbaru. kondisinya juga rusak berat dan Pemko telah memiliki Puskesmas Wisata yang telah diresmikan oleh Pak Walikota pertengahan Oktober lalu yang jauh lebih layak," ungkapnya.
Ia menambahkan, ada lagi lelang Kendaraan Dinas Operasional, Jumlahnya ada 33 unit yang lulus verifikasi, dari 65 unit aset pemko yang diusulkan dari seluruh SKPD dilingkungan Kota Pekanbaru dan ini sudah dihitung langsung harga jualnya oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).
"Jadi kita nanti ambil harga yang tertinggi dan juga merupakan lelang umum yang InsyaAllah paling lambat akhir Januari nanti akan kita laksanakan," singkatnya.
Selanjutnya, Ia menyebut akan ada juga lelang Meubeleur perlengkapan dan peralatan kantor akhir Februari 2017 nanti yang jumlah asetnya sekitar Rp 1,1 miliar.
"Ini khusus aset yang tidak terpakai ataupun rusak berat saja yang dijual," imbuhnya.
Selain itu juga Pemerintah Kota Pekanbaru melalui BPKAD sedang menyiapkan kajian untuk rencana penjualan aset tanah lahan KIT (kawasan Industri Tenayan) untuk pembangunan jaringan distribusi saluran Udara Tegangan Tinggi atau Tower SUTET Paling Lambat Akhir April 2017 nanti.
"Kita juga siapkan satu lagi yang masih di rencanakan yaitu aset tanah lahan KIT untuk Tower Sutet seluas 265 Hektar, sedang kita upayakan untuk melakukan kajiannya karena ini merupakan dukungan Pemko dalam rangka pembangunan jaringan listrik secara Nasional 35000 MW oleh Pemerintah Pusat," tuturnya mengakhiri.(fir)
Editor: Chaviz
Pembangunan Pusat Perkantoran Tenayan Bukan Skala Prioritas
8 tahun laluPEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Pembangunan pusat perkantoran baru milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang terletak di Kecamatan Tenayan Raya, tepatnya di Jalan Badak, menjadi sorotan berbagai pihak. Tidak terkecuali Anggota DPD/MPR RI asal Provinsi Riau
Triwulan III, Investasi Di Pekanbaru Capai Rp 4,2 Triliun
7 tahun laluPEKANBARU (POROSRIAU.COM) – Tahun 2017, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru, menargetkan investasi sebes
Ratusan Proyek Pemko Pekanbaru Sudah Dilelang, Beberapa Diantaranya Gagal
6 tahun laluPEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Berdasarkan informasi yang dirangkum dari bagian LPSE sekretariat daerah kota (Setdako) Pekanbaru, saat ini sudah ada ratusan proyek yang sudah final lelang. Namun diantaranya ada proyek yang gagal lelang. Hal ini disebabkan pe
Perjuangan Panjang, Akhirnya Dumai Kantongi Izin Pembangunan Embung Dari Kementrian LHK
2 tahun laluNamun pemerintah menilai hal itu masih kurang efektif jika debit air tidak dialihkan ke kawasan lain. Untuk itulah sejak setahun belakangan Walikota, Dinas PUPR bolak-balik ke jakarta dan ke Pemprov mengupayakan izin pembuatan embung sebagai wadah untuk
Komisi D DPRD Provinsi Riau Kunjungan Kerja ke Negeri Serambi Mekkah
8 tahun laluKomisi D DPRD Provinsi Riau, jumat yang lalu, (20/5) melakukan kunjungan ke negeri serambi mekah, Nangroe Aceh Darussalam yang disambut baik oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan di ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh.