SOLSEL(POROSRIAU.COM) - Komite Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) I Solok Selatan‎ telah melakukan pungutan di sekolah tersebut. Padahal, sudah sangat jelas yang diatur dalam Permendikbud sangat dilarang apapun bentuknya. Namun, ketua Komite Aprimon berdalih bahwa yang  dilakukannya itu merupakan sumbangan sukarela bagi setiap muridnya.

" pungutan tersebut hanya sukarela dan tidak diwajibkan terhadap anak didik. Dan sumbangan tersebut dinamakan Gerakan Limaratus (Gelitus)," ujar Aprimon kepada Porosriau.com melalui telpon selulernya, senin (6/3)

Aprimon juga menjelaskan, sebelum program yang dilakukannya kutipan tersebut murni berdasarkan kesepakatan atau persetujuan dari wali murid.

"Sebelum dilakukannya pungutan tersebut pihak komite dan wali murid sudah menggelar rapat, dan wali muridpun menyetujui," terangnya.

Ditanyakan awak media terkait mobil yang dibeli dari hasil pungutan tersebut benar atau tidaknya, ketua komite menjawab.

" ya, kami beli satu unit mobil minibus secara kredit, dan itu sudah berjalan angsuran ke 22," ungkapnya.

Sementara itu, didalam  Pasal 12 Permendikbud nomor 75 tahun 2016 poin B disebutkan. Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua atau walinya

Berikut bunyi Pasal 12 Permendikbud nomor 75 tahun 2016:

Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah; 
b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya; 
c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung; 
d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; 
e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung; 
f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite Sekolah; 
g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok; 
h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau 
i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

Mengacu kepada  Pasal 12 Permendikbud nomor 75 tahun 2016 poin B, sudah jelas pungutan gelitus yang digagas oleh komite tersebut melabrak aturan. (Redaksi)