SOLSEL(POROSRIAU.COM)-- Kepolisian Resor (Polres) Solok Selatan (Solsel) menyerahkan berkas perkara dugaan korupsi anggaran sekretariat daerah Solsel pada 2010 sebesar Rp.512.504.550 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Solsel, Kamis (16/11)

Kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, melibatkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Solok Selatan, ADL dan dua tersangka lain EZ sebagai bendahara pengeluaran induk Setkab Solok Selatan, dan AK sebagai bendahara umum daerah (BUD) Kabid Akuntansi di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

"Kita serahkan setelah berkas dinyatakan P21. Berkas dinyatakan P21 beberapa bulan lalu," kata Kapolres Solsel, AKBP M. Nurdin didampingi Kasat Reskrim, AKP Omri Yan Sahureka, Kanit Tipikor  Bripka Tomy Yudha Timuria Kamis (16/11).

M.Nurdin mengatakan untuk proses hukum selanjutnya merupakan wewenang Kejaksaan. "Apabila dibutuhkan oleh kejaksaan pengawalan polisi untuk mengantarkan tersangka ke Lembaga pemasyarakatan atau pengadilan Tipikor Padang, kita siap," katanya.

Lanjut M.Nurdin, ia berharap tidak adalagi perkara terkait korupsi di Solsel untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Ditanya terkait target, M.Nurdin mengatakan pasti ada target kedepan dengan sinergi dengan kejaksaan. 

"Tujuan adalah untuk membantu percepatan pembangunan di Solsel. Sebab yang rugi daerah, karena juga salah satu penghambat pembangunan. Baik perkara korupsi ataupun pungli," tambahnya.

Sebelumnya, pihak Polres Solsel telah menahan AD pada 26 November 2015 dan AK pada 21 November 2015. Dimana, masa penahanan ke dua tersangka tersebut habis pada akhir Desember 2015, sehingga dilakukan perpanjangan masa tahanan sekitar dua puluh hari setelah itu.

"Namun, dikarenakan belum  terpenuhinya kelengkapan berkas sesuai petunjuk Kejari Solsel saat itu sehingga sesuai aturan, maka massa penahanan habis hingga sekarang baru dinyatakan P21 oleh kejaksaan," tambahnya.

Ia mengatakan, AD dikenakan ancaman sanksi pasal 2,3 UU tindak pidana korupsi 31 tahun 1999 diubah UU No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Sedangkan, AK dikenakan sanksi Pasal 3 jo 56 KUHP dengan ancaman minimal lima tahun penjara.

Sementara itu Kejari Solok Selatan M.Rohmadi didampingi Kasi Pidsus Agung P diruang kerjanya Kamis (16/11) mengatakan, ini merupakan kasus lama penggunaan anggaran yang tidak kelar kelarnya.

"Saat ini kita tidak melakukan penahanan, ketiganya korporatif, AD mengingat usianya sudah tua kemana dia mau melarikan diri, AK masih aktif menjadi pejabat di pemda Solok Selatan dan EP sedang dalam tahanan. Hanya saja nanti jika Jaksa memerlukan ketiganya, mereka harus koorporatif juga. Jika tidak, Jaksa akan mengambil tindakan penahanan, yang punya kewenangan adalah Jaksa," terang Kejari Solok Selatan M.Rohmadi. (BGV)