Sabtu, 28 Desember 2024
POROSRIAU

. PEKANBARU. DUMAI. BENGKALIS. PERISTIWA. MERANTI. SIAK. ROHUL. ROHIL. INHU. INHIL. KAMPAR. KUANSING. PELALAWAN. ADVERTORIAL. Riau Underground.
  • Home
  • POLITIK
  • Ketum PAN Keluarkan 12 Perintah, Ada 6 yang Diharamkan
Kamis, 14 Maret 2019 10:08:00

Ketum PAN Keluarkan 12 Perintah, Ada 6 yang Diharamkan

Kamis, 14 Maret 2019 10:08:00
BAGIKAN:
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat menghadiri forum pikiran dan akal, dan nalar di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (13/3/2019). Foto/Taufik Budi
SEMARANG (POROSRIAU.COM)- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengeluarkan 12 perintah untuk seluruh kader maupun pejabat publik yang diusung partai berlambang matahari itu. Ada juga larangan yang atau haram yang disampaikannya kepada kader PAN.
 
“Ada 12 perintah untuk seluruh kader PAN,” kata Zulkifli saat menghadiri forum pikiran dan akal, dan nalar di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (13/3/2019).
 
Dia menyebut, yang pertama adalah kader PAN wajib menjalankan kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Beragama dan kebangsaan adalah satu kesatuan yang saling mendukung. Kader-kader PAN menjalankan kepemimpinan yang mengoptimalkan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing seiring sejalan dengan kepentingan bangsa dan Negara.
 
“Mesti belajar lagi kalau ada yang mempertentangkan ini,” tukasnya.
 
Kedua, wajib semua kader PAN menegakkan kepemimpinan yang komitmen pada sikap anti-korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, Pemilu bukan Perang Badar atau perang total, melainkan kontestasi sehat untuk membangun demokrasi yang semakin sehat. Untuk itu semua kader wajib memperjuangkan tercapainya Indonesia yang bebas adil dan demokratis. 
 
“Haram bagi kader PAN untuk memperlakukan rakyat dan pemilih, hanya sebagai objek atau pelengkap selama Pemilu. Wajib bagi segenap kader PAN memperlakukan rakyat dan pemilih sebagai subjek tempat para pejabat publik pan berorientasi dan mengabdikan diri,” jelasnya. 
 
“Haram bagi kader PAN berpolitik dengan sandaran transaksi. Yang membuat masalah-masalah seperti ini adalah politik transaksional. Yang berdaulat, berkuasa seharusnya rakyat, tapi karena ada politik transaksi maka terjadilah selingkuh antar yang milih antar-kandidat dan pemilik modal, yang melahirkan kesenjangan sekarang ini luar biasa,” lanjutnya. 
 
“Haram membuat janji-janji kosong. Misalnya kita ikut ingin seluruh pengangguran digaji, enggak mungkin itu, yang enggak kerja 100 juta bagaimana menggajinya? Nanti tanya pada presiden akal sehat, apa mungkin menggaji seluruh orang yang enggak bekerja?,” katanya dengan logat bertanya. 
 
“Haram bagi kader PAN mendekat ke warga hanya sebagai pencitraan. Berhentilah sudah cukup, kader PAN jangan sampai untuk dipilih sampai masuk gorong-gorong, foto-foto di tengah puing-puing, enggak usah. Buat komitmen yang akan dilakukan dan konsisten untuk melakukan janji atau komitmen kita,” tandasnya. 
 
“Haram bagi kader PAN menjadikan Pemilu hanya sebagai lahan mendulang dukungan atau suara,” cetus dia. (Baca Juga: PAN Targetkan Minimal 10% Kursi Parlemen di Pemilu 2019)
 
“Haram berkhianat pada amanat atau mandat yang diterima saat Pemilu. Semua pejabat publik dari PAN wajib menjadi penjaga mandat atau amanat itu sepanjang masa baktinya. Lima tahun, harus terus komitmen,” terangnya lagi.
 
Dia melanjutkan, poin ke-10 adalah kader PAN wajib memenangkan Pemilu 2019 sebagai bagian dari perlombaan berbuat kebaikan atau fastabiqul khairat. Perintah ke-11 kader PAN wajib menjadi mitra sepanjang waktu dari rakyat. 
 
“Terakhir wajib seluruh kader PAN menegakkan kepemimpinan yang amanah, dalam rangka mengembalikan marwah dan kedaulatan bangsa serta mempercepat perubahan dan menyejahterakan rakyat,” pungkasnya.(sindo)
 
  Berita Terkait

  • DPP Golkar Sudah Keluarkan SK Balon Gubri Untuk Andi Rachman?

     7 tahun lalu

    Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman saat ditanya kebenaran SK tersebut, belum enggan menjawab. Dia beralasan, karena waktunya belum tepat untuk menjelaskan soal politik saat dirinya menghadiri acara penyembelihan hewan kurban di Kantor PWI Riau.

  • Kesaksian Agen FBI, Johannes Marliem Beli Jam Tangan Mewah Untuk Setnov

     7 tahun lalu

    Holden juga mengungkapkan pembelian jam tangan mahal seharga USD 135.000 di Beverly Hills. Nantinya jam itu akan diberikan pada Ketua DPR Setya Novanto.

  • Penegak Hukum Diminta Usut Tuntas Kasus Pengeroyokan Wartawan di Polsek Ciracas

     6 tahun lalu

    Poros Wartawan Jakarta Kecam Keras intimidasi dan kekerasan terhadap dua jurnalis yang meliput di Polsek Ciracas Jakarta Timur, Selasa, 11 Desember 2018 malam.

  • Dikhianati PKS, Demokrat Bengkalis Ungkap Rasa Kecewa

     5 tahun lalu

    Ketua DPC Demokrat Bengkalis Nur Azmi menjelaskan, pernyataan sikap hari ini digelar pasca deklarasi PKS ke pasangan Abi Bahrun-Herman. Pasca hal itu, menurut Azmi, Demokrat menjadi pembicaraan.

  • Duit investor terbenam Rp217 juta, Status Tanah Pasar Induk Panam Baru Jual Beli Akte Notaris

     8 tahun lalu

    Pembangunan Pasar Induk diluas lahan 3,2 hektar milik pemko yang berada di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, ternyata belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemko Pekanbaru.

    •   komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Pembayaran Lahan TPR Dishub Diduga ‘Pakdul’ Dana Pembangunan DIC

    Dugaan persekongkolan menggarong uang negara pada pengadaan lahan TPR Dinas Perhubungan Kota Dumai bikin geleng-geleng kepala. Tak hanya pada pola merekayasa pengadaannya, uang yang digunakan untuk pembayaran lahan juga diduga memakai dana Pembangunan DIC

    DUMAI2 hari lalu

    Kasus Penyerangan Posko Fatonah Berlanjut, Dwi CS Dipanggil Polisi

    DUMAI,POROSRIAU.COM- Dwi CS, sebagai pihak terlapor penyerangan dan masuk tanpa izin ke dalam posko pemenangan Ferdi-Parto (Fatonah), sudah dua kali dipanggil oleh pihak kepolisian. Sementara dipih

    DUMAI4 hari lalu

    Walikota Dumai Paisal dan Ery Makmur Dilaporkan ke KPK

    Indikasi rekayasa pengadaan dan pembelian lahan TPR Dishub kota Dumai begitu terasa. Dugaan kolusipun menyeruak ke permukaan. Indikasi pemufakatan jahat pada pengadaan lahan ini kemudian diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

    DUMAIsatu minggu lalu

    Menjaga Lingkungan Kerja Tetap Sehat dan Bersih, Apical Dumai Laksanakan Program Jumat Ceria

    DUMAI, 13 Desember 2024 - Apical Dumai pada hari ini melanjutkan program Jumat Ceria untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kerja. Para karyawan melakukan kegiatan bersih-bersih dengan s

    DUMAIsatu minggu lalu

    MKA Desak Kapolres Dumai Tutup Pasar Malam di Halaman LAM

    DUMAI, POROSRIAU.COM - Pertemuan sejumlah tokoh adat menyikapi konflik internal Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, mendesak dan menyurati aparat penegak hukum agar menghentikan kegiatan pasar mal

    DUMAI3 minggu lalu

    Lakukan Penyerangan dan Persekusi, Massa Minta Dwi Wahyudi CS Diproses Secara Hukum

    DUMAI, POROSRIAU.COM - Massa dari relawan Fatonah yang hadir di Mapolres Dumai menuntut agar Dwi Wahyudi dan kawan kawan diproses secara hukum, sesuai laporan yang dibuat relawan fatonah beberapa

    DUMAI3 minggu lalu

    Dinilai Langgar Aturan, MKA Tolak Rencana LAMR Kota Dumai

    DUMAI, POROSRIAU.COM - Meski sudah mendapat penolakan dari Majelis Kerapatan Adat dan Dewan Kehormatan Adat, pengurus harian Lembaga Adat Riau kota Dumai tetap bersikukuh melaksanakan pesta rakyat di

    DUMAI3 minggu lalu

    Paisal Diisukan Penyuka Sesama Jenis Masif Beredar, Relawan Pas Sikapi Dengan Aksi

    Masifnya beredar isu Paisal, Walikota Dumai terlibat kasus asusila dan penyimpangan sex, lelaki penyuka sesama jenis di media sosial, bagaikan bola liar. Berselencarnya informasi tabu ini melahirkan kontroversi,berdampak terpecahnya menjadi dua kelompok

    DUMAI3 minggu lalu

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak
    Copyright © 2024 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.