Indikasi rekayasa pengadaan dan pembelian lahan TPR Dishub kota Dumai begitu terasa. Dugaan kolusipun menyeruak ke permukaan. Indikasi pemufakatan jahat pada pengadaan lahan ini kemudian diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

DUMAI,POROSRIAU.COM-Dugaan kuat telah terjadinya pemufakatan jahat pada pengadaan lahan Tempat Pemungutan retribusi (TPR) di Dinas Perhubungan kota Dumai menguat. Indikasi kolusi antara Ery Makmur notabene tim sukses Paisal pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Periode 2021-2024 dengan Paisal yang sudah menjabat Walikota Dumai sangat kental terasa. Mark up anggaran pun diduga direkayasa untuk meraih pundi-pundi keuntungan. Temuan ini kemudian dilaporkan ke KPK oleh Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) Kota Dumai.

Informasi ini diperoleh wartawan dari dokumen laporan pengaduan masyarakat ke KPK  oleh ARUK tertanggal 03 Februari 2023 perihal dugaan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pembelian lahan peruntukan TPR tahun anggaran 2022 pada satuan organisasi perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Dumai. Tidak butuh waktu terlalu lama, KPK meresponnya pada tanggal 15 Februari 2023. Dengan nomor surat R/760/PM.00.00/30.35/02/2023, KPK meminta pelapor untuk melengkapi dokumen pendukung dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan, antara lain uraian fakta peristiwa dan data atau informasi yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Memenuhi permintaan KPK, ARUK kemudian melengkapi dokumen pengaduan tersebut pada laporan kedua tertanggal 13 Oktober 2023.

 Kronologis pembelian lahan, dijelaskan dalam surat pengaduan tersebut, lahan dibeli oleh Ery Makmur pada tahun 2021 dengan harga Rp. 1,9 Milyar dan dijual kembali pada bulan Mei tahun 2022 seharga Rp. 3,5 Milyar. Bahwa pada saat menjual lahan tersebut kepada Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perhubungan, sertifikat kepemilikan tanah terdiri dari empat nama, yaitu Ery Makmur, Ibnu Riza (anak lelaki Ery Makmur,red) dan dua nama anak Perempuan Ery Makmur yang tidak diketahui namanya oleh pelapor.

Dugaan adanya kongkalikong terkait pembelian lahan oleh Ery Makmur kepada pihak sebelumnya, Lina Febrianti pada bulan Mei 2021 dianggap bukan suatu kebetulan. Investasi sebesar Rp. 1,9 Milyar ,bukan nilai yang kecil , terlebih untuk diinvestasikan pada pembelian lahan. Penetapan lokasi oleh tim pembelian lahan peruntukan TPR berdasarkan SK Walikota Dumai yang diduga tidak sesuai dengan Analisa teknis, Dimana Lokasi yang ditunjuk berada persis pada tikungan jalan. Sementara itu,Tim Appraisal pada proses penetapan Lokasi belum terbentuk dan hanya terlibat pada saat penentuan harga.

Kentalnya aroma rekayasa terasa ketika  luas lahan yang dibeli oleh Ery Makmur sama persis luasnya dengan kebutuhan lahan untuk Pemko Dumai. Aneh terasa, saat Lina Febrianti masih memiliki lahan dan bermaksud menjual secara keseluruhan, namun Ery Makmur hanya membeli sesuai kebutuhan dengan anggaran yang dianggarkan oleh Pemko Dumai.

Tentunya, seakan-akan Ery Makmur sudah mengetahui kebutuhan lahan TPR, padahal proses pengadaan dan pembelian lahan masih lama penganggarannya. Indikasi kebocoran informasi dengan dugaan konspirasi sangat kuat terasa.

Walikota Dumai, Paisal SKM saat dikonfirmasi melalui Whatts Up terkait laporan tersebut, hingga berita ini dirilis tidak memberikan jawaban. Hal serupa juga terjadi saat wartawan melakukan konfirmasi kepada Ery Makmur.  Tidak ada jawaban saat dikonfirmasi melalui WA dan tidak mengindahkan panggilan telpon. (rul)