PASIRPANGARAIAN (POROSRIAU.COM) - Pememerintah provinsi mestinya lebih pro pada pembangungan seluruh kabupaten/kota. Dan jangan hanya fokus pada daerah tertentu saja.
Hal tersebut diungkapkan DR H Firdaus ST MT setelah mendengar banyaknya keluhan masyarakat disejumlah daerah di Riau. Oleh sebab itu, dibeberapa kesempatan, dirinya menyampaikan kritikan, selain masalah ekonomi, pembangunan daerah, dirinya juga menyebut perhatian Pemprov Riau dinilai masih kurang terhadap pembangunan seluruh kabupaten maupun kota.
"Provinsi itu semestinya lebih pro pada pembangunan seluruh kabupaten/kota hingga ke pelosok-pelosok desa. Jangan hanya terfokus di segelintir daerah saja," ujar Firdaus, Doktor Ilmu Pemerintahan lulusan IPDN Jatinangor, Bandung, di sela-sela kampanye dialogis ke Kabupaten Rokan Hulu, Selasa (17/4/2018).
Dengan fakta-fakta yang ada, Firdaus memang tertantang dan termotivasi untuk maju dalam Pilgubri ini salah satunya karena melihat ketimpangan pembangunan di banyak kabupaten/kota di Riau, sebagai akibat dari political will Pemerintahan Provinsi yang terkesan ada anak tiri dan anak kandung.
"Masalah Riau secara keseluruhan bukan karena faktor anggaran semata. Tetapi adalah soal kemauan dan kebijakan politik Provinsi yang tidak berpihak merata ke seluruh kabupaten/kota. "Kue" atau anggaran pembangunan itu, semestinya, lebih terdistribusikan secara merata.," tegasnya.
Bahkan Firdaus sempat 'curhat' banyak kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak terdukung Provinsi dan itu menjadi polemik berkepanjangan.
"Saya tidak katakan tidak ada ya, ada, tapi tidak sesuai dengan harapan dan apa yang diprogramkan oleh pemerintah kota. Apa yang menjadi program tidak maksimal. Ini juga bukan sekadar masalah anggaran, namun berupa kebijakan," tegasnya.
Makanya nanti jika dipercaya jadi Gubernur Riau, ia berjanji untuk memperbaiki kinerja pemerintah, mendukung percepatan pembangunan Riau secara keseluruhan. Program-program unggulan yang ditawarkannya selama masa kampanye ini, diyakini Firdaus juga menjadi harapan masyarakat Riau termasuk para pemangku kepentingan di kabupaten/kota di provinsi Tanah Melayu ini.
Selama ini Firdaus banyak menerima pengaduan masyarakat tentang kondisi jalan di daerahnya. Alokasi anggaran untuk Riau lebih banyak tersedot untuk proyek-proyek yang tidak secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat ataupun mempertimbangkan masa depan suatu daerah.
Untuk itu, sebut Firdaus, dalam pogram unggulan yang ditawarkannya selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Misalnya saja untuk bidang infrastruktur dasar, Firdaus bersama pasangan cawagubnya H Rusli Effendi, selain fokus untuk masalah pengembangan air minum di pedesaan, juga pembangunan pembangkit listrik desa mandiri serta perbaikan jalan provinsi dan pembangunan jalan lingkar luar (outer ringroad) di sekitar Metropolitan Pekansikawan.
Dalam hal infrastruktur strategis, Firdaus-Rusli juga memprogramkan di antaranya pembangunan pasar rakyat/tradisional, minimal satu pasar satu desa; bantuan infrastruktur pedesaan Rp500 juta per-tahun serta, bantuan rumah layak huni sebanyak 1000 unit per-tahun dan penyediaan citygas (gas rumah tangga).
"Memang butuh anggaran yang besar, menurut Firdaus, di sinilah pemahaman tentang political will itu perlu dipahami secara cermat dan cerdas.
"Mesti ada sinergi antara Kabupaten/kota dengan Provinsi. Ada anggaran provinsi, ada anggaran kabupaten/kota. Nah, tentunya, kebijakan penggunaaan anggaran itu harus dibicarakan dan disepakati bersama, khususnya yang terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur. Insha Allah, saya akan melakukan seperti itu jika diamanahkan masyarakat menjadi Gubernur nanti," ucap Firdaus.
Kuncinya ada pada pertumbuhan ekonomi Riau. Jika kondisi pertumbuhan ekonomi Riau yang kini merosot tajam di angka 2 persen dan tidak mampu di angkat ke angka 6 persen, maka Riau akan terus terpuruk seperti saat ini. Gizi buruk akan terus meningkat dan Riau akan tetap miskin infrastruktur.(***)