BENGKALIS(POROSRIAU.COM) - Merosotnya perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkalis yang juga terjadi di beberapa negara di dunia saat ini membutuhkan action yang perlu dilakukan di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini.

Seorang Azmi Rozali, S.IP, M.Si anggota DPRD Kabupaten Bengkalis bukan "Live Service" saja sebab lewat 7 kali pelatihan yang digelar kandidat doktor ilmu politik di Universitas Nasional Jakarta bermuarakan pemberdayaan masyarakat.

"Saya berharap kepada ketua DPRD Kabupaten Bengkalis (H Abdul Kadir, S. Ag, M.Si) yang baru ini mampu menggiring agar pembangunan di Kabupaten Bengkalis berbasis kepada pemberdayaan. Sudah tidak masanya lagi membangun berbasis kepada pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat harus jadi hal utama dalam pembangunan karena dengan pemberdayaan maka pertumbuhan akan terseret, " kata Azmi Rozali mengawali bincang-bincang bersama jurnalis wartawan beberapa hari lalu.

Oleh karena itu menurut anggota legislatif 3 periode ini, "Kita mendorong agar semua SKPD di Kabupaten Bengkalis diarahkan untuk melakukan program-program yang bersifat memberdayakan masyarakat, berdaya secara ekonomi, secara pendidikan, sosial dan berdaya juga secara politik. Karena Millenium Development Goals menetapkan ciri-ciri pembangunan itu harus berbasis Empowerment. Jadi, Bengkalis mutlak harus menetapkan pembangunan berbasis kepada Empowerment," papar Azmi Rozali.

Kedepannya Azmi Rozali Rozali menambahkan, "Kepada pimpinan DPRD yang baru juga diharapkan kedepannya benar-benar menjadi pengawal terhadap model pembangunan yang diterapkan di Kabupaten Bengkalis. Model pembangunan yang selama ini berorientasi pada pertumbuhan ekonomi padahal perkembangan dunia saat ini hampir semua pemerintahan PBB itu sudah memberikan solusi yang baik yaitu model pembangunan alternatif. Model pembangunan alternatif ini adalah model pembangunan yang terpusat kepada rakyat yaitu pemberdayaan masyarakat dari semua aspek dicoba untuk ditingkatkan kapasitas-kapasitas kemampuan baik bidang ekonomi maupun pendidikan," terangnya.

Azmi melanjutkan, "Ada beberapa hal yang harus dicapai dalam model pembangunan alternatif ini. Pertama kemiskinan harus rendah, kedua pengangguran harus rendah. Dua hal ini merupakan dua indikator yang dapat dikawal artinya berbagai program-program yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) ini harus mengacu kepada rendahnya tingkat kemiskinan dan faktor pengangguran. Ini bukan sesuatu yang teroris tapi ini suatu yang dapat dikontrol melalui proses penganggaran di pembahasan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkalis khususnya adalah APBD Perubahan 2017 dan APBD murni 2018. Dua hal ini sangat-sangat menjadi fokus perhatian jangan sampai kemiskinan tinggi kemudian jangan sampai pengangguran juga tinggi. Saya fikir ini yang harus kita kawal bersama-sama dan besar harapan saya terhadap ketua DPRD yang baru Abdul Kadir karena penguasaan beliau terhadap APBD cukup bagus dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain," tutur Azmi.

Perekonomian dunia termasuk Kabupaten Bengkalis saat ini dalam keadaan yang sangat perlu dilakukan perubahan. Menurut politisi PKS ini pula, "Karena tidak jelasnya orientasi para birokrasi terhadap pembangunan. Mereka menganggap pembangunan itu adalah sekedar melaksanakan program-program yang direncanakan sendiri tanpa melibatkan masyarakat sebagai pihak yang menjadi subjek dan objek di dalam pembangunan. Padahal, peran birokrasi itu hanyalah mengarahkan sedangkan pelaku utama dari pembangunan itu sebenarnya adalah masyarakat dan pemerintah atau birokrasi hanya mengarahkan meluruskan apa yang belum tepat yang diambil melalui keputusan masyarakat sehubungan dengan masalah yang ada di Kabupaten Bengkalis ini. Birokrasi penyelenggara pemerintahan di level menengah seperti orang yang memiliki dunia sendiri jauh dari dunia masyarakat beserta permasalahannya yang ada. Diketahui masalah utama di Kabupaten Bengkalis adalah tingkat kemiskinan 7% dan pengangguran 9%. Oleh karena itu dua hal ini harus diprioritaskan di dalam menentukan program-program yang akan diterapkan untuk dilaksanakan sebagai program-program yang dianggarkan melalui APBD. Masyarakat harus menjadi titik sentral, harus menjadi isu utama. Apapun persoalan yang terjadi ini harus mengacu kepada penyelesaian masalah-masalah masyarakat sendiri, "tambahnya lagi.

Abdul Kadir adalah dari keluarga kalangan pengusaha, menurut Azmi Rozali, "Kita harus berprasangka baik dan optimis bahwa latar belakang sebuah keluarga bukanlah halangan untuk bersikap netral dan berpihak kepada masyarakat banyak. Salah satu sumpah dari pimpinan itu adalah harus mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi, golongan maupun keluarga. Ini hal-hal yang bisa diatasi oleh oleh pimpinan DPRD sekarang," tutup Azmi Rozali mengakhiri bincang-bincang pada acara pengucapan sumpah / janji Abdul Kadir kemarin. 

H Abdul Kadir, S.Ag, M.Si ketua DPRD Kabupaten Bengkalis sisa masa jabatan 2014-2019 sangat menyadari bahwa ekonomi masyarakat Bengkalis sangat bergantung kepada APBD.

 "Jadi kita harus memikirkan bagaimana APBD Kabupaten Bengkalis yang kedepannya nanti itu bisa singkron dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat ini yang perlu. Kita tidak hanya bisa memikirkan masalah pembangunan saja, basis, infrastructure tapi kita juga harus memikirkan ekonomi masyarakat.ini yang perlu kita bicarakan ke depan lebih jelas untuk kepentingan masyarakat," kata Abdul Kadir pula.

Abdul Kadir mengaku, "Yang menjadi prioritas utama untuk pembangunan Kabupaten Bengkalis adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk kemajuan masyarakat Bengkalis itu kita tidak hanya memikirkan infrastruktur dan pembangunan bukan itu, tidak penting itu. Lihat hari ini masyarakat Bengkalis dengan ekonominya yang sangat memprihatinkan, ini yang harus kita pikirkan. Ke depannya bersama Bapak Bupati Bengkalis kita akan berbicara bermusyawarah bagaimana ekonomi masyarakat Kabupaten Bengkalis ini kembali bergerak secara baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis depan meningkatnya daya beli masyarakat itu sendiri, "pungkasnya.(der/fen)