ROHUL(POROSRIAU.COM)-- Jadwal pelarangan penjualan minyak goreng curah ‎kelapa sawit oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
diperpanjang dari yang semula diberlakukan 27 Maret 2016 lalu menjadi ‎1 April 2017 mendatang.

Penundaan larangan minyak goreng curah tersebut ditetapkan menyusul ‎terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor ‎9/M-Dag/PER/2/2016 tentang Perubahan Kedua Permendag Nomor ‎80/M-Dag/PER/10/2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan pada 5Februari 2016.

Alasan diperpanjangnya larangan penjualan minyak curah kelapa sawit, ‎dikarenakan ketidak siapan dari para pelaku usaha sebagaimana surat ‎Kementerian Perdagangan RI yang diterima Dinas Koperasi Perindustrian ‎dan Perdagangan Kabupaten Rohul.

"Penjualan minyak curah kelapa sawit masih diberlakukan hingga 31 ‎Maret 2017. Mesti kita sebelumnya telah mensosialisasi kepada pedagang
maupun konsumen secara bertahap guna mengurangi minyak goreng ‎tersebut, dan digeser ke minyak dalam bentuk kemasan yang berlabel
SNI. Dengan keluarnya Permendag yang baru, awal januari 2017 kita akan ‎sosialisasikan kepada produsen, pedagang dan masyarakat Rohul," ungkap ‎Kepala Diskoperindag Rohul H. Tengku Rafli Armien didampingi Kabid
Perdagangan, Syahruddin, Ahad (20/11/2016).
‎
Menurutnya, ditundanya pemberlakukan minyak goreng kemasan, bukanlah ‎kebijakan Diskoperindag Rokan Hulu, tapi itu berdasarkan terbitnya ‎Permendag Nomor 9/M-Dag/PER/2/2016.

Syahruddin mengatakan, perlunya sosialisasi larangan penjualan minyak ‎curah kelapa sawit kepada produsen, pengemas dan pelaku usaha serta ‎masyarakat Rohul, tujuannya agar konsumen tidak lagi membeli minyak ‎goreng curah tersebut.

"Masyarakat yang mengkonsumsi minyak goreng curah sawit tanpa ‎berlebel SNI itu, bisa mengakibatkan banyak penyakit dan membahayakan ‎bagi kesehatan masyarakat karena tidak higienis.

Apalagi dilihat dari sisi produksinya hanya satu kali proses ‎penyaringan dan akan menyisakan banyak fraksi padat dalam bentuk kadar ‎lemak dan asam oleat tinggi, sedangkan dari sisi distribusinya antara ‎produsen ke distributor menggunakan truk tangki.

Lalu pendistribusiannya dari distributor ke pedagang menggunakan drum ‎minyak dan dari pedagang dijual ke konsumen atau masyarakat hanya ‎dengan menggunakan plastik pembungkus tanpa merek atau botol minuman ‎bekas yang tidak terjamin akan kebersihannya.

"Tapi kalau minyak goreng tersebut dalam kemasan, akan menaikkan ‎harkat dan martabat bangsa, mengingat pada saat ini Negara lain tidak
lagi menjual minyak goreng curah kepada konsumen rumah tangga," ‎jelasnya.

Dia menghimbau kepada para pelaku usaha minyak goreng tidak ‎memperjualbelikan hasil olahan dari industri hilir minyak sawit tanpa ‎kemasan terhitung 1 April 2017 mendatang. Minyak goreng yang boleh ‎dijual harus dalam bentuk kemasan dan berlebel SNI.

"Kita harapkan masyarakat yang membeli minyak goreng harus ‎mempertimbangkan kesehatan mereka. Memang pembeli minyak goreng masih
lebih memilih minyak curah ketimbang minyak kemasan walaupun perbedaan ‎harganya tidak jauh. Dengan pertimbanga, minyak curah bisa dibeli dalam kemasan seperempat atau setengah kilogram," pungkas Syahruddin‎. (toni)