SIAK (POROSRIAU.COM) - Belum lama ini awak media dikejutkan dengan adanya informasi dari salah seorang wali murid, yang menyampaikan bahwasanya ada praktek jual-beli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Dayun sebesar Rp102.000.

Sebagaimana disampaikan oleh YM, salah seorang wali murid yang tinggal di Kampung Sawit Permai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dirinya menyebutkan bahwasanya pada menjelang pelaksanaan ujian semester genap, anaknya yang saat ini duduk di kelas VIII SMPN 3 Dayun dimintai untuk membeli/membayar buku LKS sebesar Rp102.000 oleh pihak sekolah, padahal menurutnya praktek jual-beli buku LKS di sekolah merupakan bagian dari Pungutan Liar (Pungli).

"Pada menjelang pelaksanaan ujian semester genap kemarin, anak sama dimintai untuk membayar buku LKS sebesar Rp102.000 oleh pihak guru SMPN 3 Dayun, padahal uang LKS merupakan bagian dari Pungli di sekolah. Dan dengan berat hati uang itu terpaksa saya bayar," ujar YM, Kamis (8/6/2017) lalu, kepada awak media.

Dengan adanya informasi dari salah seorang wali murid tersebut, awak media langsung mengkonfirmasi Kepala SMPN 3 Dayun Elviana SPd, untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima oleh awak media. Namun saat itu Kepala SMPN 3 Dayun yang dihubungi melalui pesan singkat (SMS, red) tidak memberikan jawaban. Sehingga awak media terpaksa datang ke sekolah pada Sabtu (10/6/2017) pagi.

Saat ditemui di sekolah, Kepala SMPN 3 Dayun Elviana SPd membenarkan terkait adanya pungutan pembelian buku LKS sebesar Rp102.000, Yang pada prakteknya buku tersebut dititipkan di Koperasi sekolah.

"Iya benar, memang ada pungutan uang untuk pembelian buku LKS sebesar Rp102.000, yang mana buku LKS tersebut kami titipkan di Koperasi sekolah, dan saya juga mengetahuinya," terang Elviana, saat ditemui di kantornya.

Saat ditanya terkait prosedur yang menyangkut soal pembelian buku LKS itu, pihak sekolah dengan tegas menyatakan bahwa sebelumnya sudah digelar rapat bersama wali murid, untuk membahas sejumlah hal yang berkenaan dengan iuran-iuran (pungutan, red) di sekolah. Namun tidak ada dibahas secara khusus soal biaya pembelian buku LKS, sehingga hari ini banyak wali murid yang merasa keberatan dengan adanya pungutan buku LKS tersebut.

"Kalau rapat dengan wali murid sudah pernah kami gelar, namun rapat khusus untuk masalah pembelian buku LKS ini sama sekali belum ada, karena sebelumnya masalah pembelian buku LKS ini tidak ada diprotes oleh orangtua siswa, dan jika sekarang ada yang mempermasalahkan, maka kena lah saya," lanjut Elviana.

Selaku Kepala Sekolah, Elviana mengaku mengetahui soal adanya praktek jual-beli buku LKS yang realisasinya melalui Koperasi Sekolah tersebut. Namun ia berjanji, pada tahun ajaran baru 2017/2018 mendatang, tidak ada lagi pungutan terhadap siswa untuk biaya pembelian buku LKS di sekolahnya, karena mulai tahun ajaran baru ini buku LKS sudah ada yang menyiapkan/menyalurkan.

Berdasarkan 58 item pungutan di sekolah, di sana ditegaskan bahwasanya pungutan uang LKS dan buku paket termasuk dalam kategori Pungutan Liar (Pungli). Sehingga pelaku bisa dikenai sanksi dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Atok)