SIAK (POROSRIAU.COM) - Terkait telah direalisasikannya program bantuan rumah swadaya di Kabupaten Siak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada tahun 2016 lalu, sebagian besar masyarakat (penerima, red) mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak. Yang telah bersusah payah memperjuangkan (mengusulkan, red) nya ke Pemprov Riau hingga tersalur ke daerah (kampung-kampung, red) di Siak.

Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Amin (50), salah seorang warga Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, yang pada tahun 2016 lalu menerima program bantuan rumah swadaya dari Pemerintah.

"Alhamdulillah, pada tahun 2016 lalu kami menerima bantuan rumah swadaya dari Pemerintah, yang konon katanya program itu merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi atas usulan dan perjuangan Pemda Siak," ujar M Amin, Selasa (31/1/2017) kepada Porosriau.com.

Namun, di sisi lain, sejumlah masyarakat kurang mampu (miskin, red) yang pada tahun 2016 lalu tidak mendapatkan bantuan program rumah swadaya dari Pemerintah, justeru mengaku kesal dan sedikit bersedih, karena menurutnya program yang disalurkan itu terkesan kurang tepat sasaran. Apalagi setelah adanya kabar, bahwasanya nama-nama penerima bantuan itu berdasarkan nama (warga, red) yang didata oleh petugas dari Provinsi sendiri, dan bukan dari pihak Pemerintah Kampung setempat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Pakcik Khairudin (48), salah seorang warga kurang mampu yang tinggal di RT 08/RW 03 Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura, dirinya mengaku sedih atas adanya program bantuan rumah swadaya tahun 2016 lalu yang terkesan kurang tepat sasaran. Karena bantuan itu justeru diterima oleh sebagian warga yang dianggap sudah berkecukupan, sedangkan dirinya yang sudah berkali-kali mengusulkan tak kunjung mendapatkan.

"Sayo betul-betul sedih dengan adanya bantuan rumah swadaya tahun kemarin itu, karena tetanggo-tetanggo yang senasib dengan sayo semuonyo dapat, sedangkan sayo kok tak dapat, padahal mereka yang dapat itu sebagian jauh lebih kayo dari sayo," keluh Pakcik Khairudin, dengan logat melayunya.

Dikatakannya juga, pada beberapa waktu lalu, sejumlah petugas yang mengaku sebagai tim pendata warga kurang mampu di Siak, mendatangi rumahnya dengan didampingi beberapa orang petugas Perangkat Kampung. Konon katanya pada tahun 2016 itu dirinya akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah. Namun ternyata hal itu hanya isapan jempol belaka.

"Beberapa bulan yang lalu, ada petugas dari Provinsi yang datang ke rumah kami ini mengaku sebagai tim pendata warga kurang mampu di Siak, mereka datang didampingi oleh Perangkat Desa, katanya pada tahun 2016 itu saya akan menerima bantuan perbaikan rumah, namun ternyata hingga tahun 2017 ini saya tak kunjung mendapat bantuan seperti yang mereka janjikan itu," sambungnya lagi dengan nada sedih.

Yang lebih menyedihkan lagi, lanjut Khairuddin, kedatangan para petugas yang katanya akan memberikan bantuan perbaikan rumah tersebut, sudah berulang kali mendatangi rumahnya, bahkan jika dihitung-hitung sudah lebih dari 3 kali. Sehingga dirinya mengaku seolah-olah dipermainkan seperti anak kecil. Yang hanya diiming-imingi sesuatu namun tak kunjung diberikan.

"Kalau sayo hitung-hitung, sudah lebih dari 3 kali petugas yang datang meninjau rumah kami ini, dulu sekitar tahun 2010 juga ada yang datang, mereka meminta segala persyaratan (administrasi, red) seperti KK, KTP dan Surat Tanah, dan semuo itu sudah kami lengkapi dan sudah kami serahkan, bahkan untuk mengurus Surat Tanah, karena kami tak ado duet, terpaksa kami hutang-hutangkan ke tetangga, dan alhamdulillah semua persyaratan yang diminta sudah kami penuhi, tapi kok bantuan yang kami harap-harapkan itu tak kunjung terealisasi, atau mungkin memang belum rejeki," imbuhnya lagi, sembari bertanya-tanya.

Apa yang disampaikan dan dikeluhkan oleh Pakcik Khairudin itu, juga dibenarkan oleh mantan Ketua RW 03 Benteng Hulu Usup, dirinya menilai bahwasanya penyaluran program bantuan rumah layak huni maupun rumah swadaya di Kampungnya itu memang terkesan kurang tepat sasaran. Hal itu disebabkan karena pihak Pemerintah Kampung terutama Kepala Desa (Penghulu, red) bersama tim pendata kurang cermat dalam melakukan pendataan. Sehingga menimbulkan sedikit kekecewaan dan kecemburuan sosial bagi sebagian warga (keluarga miskin, red) yang ada di kampungnya.

"Setau kami, segala program bantuan dari Pemerintah untuk masyarakat di tingkat desa/kampung, harus diketahui oleh Kepala Desa, karena Kepala Desa yang lebih tau soal siapa-siapa dari warganya yang layak menerima, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat, dan untuk masalah bantuan rumah swadaya itu, sepertinya pihak Pemerintah Kampung kurang cermat dalam melakukan pendataan, akibatnya yang kaya dapat, tapi yang benar-benar miskin malah gak dapat," ujar Usup. (Atok)