DUMAI, POROSRIAU.COM - Debu sawit, yang dihasilkan dari proses pengolahan di pabrik kelapa sawit, dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat, lingkungan, dan sosial ekonomi di sekitarnya. 

Partikel debu yang sangat halus dapat mudah terhirup dan mencemari udara, air, dan tanah.  Partikel debu yang terhirup bisa mengganggu fungsi paru-paru dan memicu berbagai masalah pernapasan, seperti sesak napas.

Selain pernapasan, debu juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata bagi masyarakat yang terpapar secara langsung.

"Penderitaan ini akan semakin panjang jika semua stake holder buang badan, Apalagi yang bisa warga harapkan. Ya menunggu mati pelan pelan," ujar Wakil Ketua Forum RT sekota Dumai, Denew Indra SE.

Sebagai warga yang penerima dampak langsung atas aktifitas pelabuhan Pelindo, dirinya berharap pihak perusahaan maupun pemerintah mencarikan solusi alternatif bagi masyarakat.

"Jangan biarkan derita warga semakin panjang. Karena stake holder tak peduli " ujarnya.

Di tempat terpisah, Manager Umum Regional cabang Dumai, Nirwan mengaku jika keluhan warga terkait aktifitas ampas sawit dan bungkil di sepanjang   pelabuhan, merupakan tanggung jawab pihak perusahaan .
"Karena GM Jonathan Ginting minta saya selesaikan makanya saya turun, dan itu bukan tanggung jawab Pelindo," ujarnya.

Kendati demikian, dirinya mengakui jika perusahaan bongkar muat ampas sawit dan bungkil tersebut merupakan salah satu bagian dari PT Pelindo namun secara struktur dan kinerja berbeda.

 "Meski sama secara kelembagaan namun tanggungjawab berbeda, masing masing memiili direksi sendiri. PT Pelindo tidak berhak untuk mengintervensi perusahaan. Masyarakat menilai itu adalah PT Pelindo padahal bed," jelasnya.

Diceritakan Nirwan, PT Pelindo sudah melakukan transformasi dengan membuat holding sendiri, saat ini, PT Pelindo terbagi menjadi beberapa divisi diantaranya, subholding Pelindi Peti Kemas, subholding Marine, subholding Multi Terminal, subholding Solusi Logistik, semua merupakan bagian dari PT Pelindo.

"PT Pelindo Regional Cabang Dumai hanya sebagai kordinator, masing masing punya kewenangan sendiri," jelas Nirwan.

Pandangan berbeda diutarakan sejumlah aktifis baik Pemerhati Kota maupun lingkungan kota Dumai.

Zainal Arif SE , menyebut jika PT Pelindo Rwgional Cabang Dumai tidak bisa memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak debu ampas dan bungkil sawit, PT Pelindo wajib memberikan kompensasi dalam bentuk penyelengaraan kesehatan rutin bagi masyarakat atau kompensasi dalam bentuk lain 

"Jika PT Pelindo tidak bersedia , maka masyarakat berhak mengambil langkah hukum," terang Zainal.

Fatahudin SH Aktivis Lingkungan Hidup Kota Dumai, menilai sikap melempar tanggungjawab PT Pelindo Dumai merupakan strategi buang badan untuk lari dari bertanggungjawab.

Karena menurut Fatahudin, meskipun berbeda dalam kinerja namun penanggungjawab secara keseluruhan masih dibawah kendali PT Pelindo regional cabang Dumai.

"Semua aktifitas di dalam holding  merupakan tanggung jawab GM Pelindo, Jonatan Ginting jangan buang badan dan lari dari tangungjawab," ungkap Fatahudin.

Menurut aktifis 98 ini, aksi buang badan atas tanggungjawab merupakan sikap keji tanpa menghiraukan masyarakat.

 "Jangan masyarakat jadi korban untuk bisnis Pelindo. Lebih baik Jonatan Ginting Hengkang. Karena lari dari tanggungjawab" ketus Fatahudin. (saf)