DUMAI, POROSRIAU.COM - Terbengkalainya pasar Lepin hingga saat ini, menimbulkan kecurigaan sejumlah pihak. 

Karena sejak diresmikan pemakaiannya, hingga kini belum ada pedagang yang minat berjualan di pasar lepin.

Padahal, biaya pembanguan pasar lepin tersebut terbilang cukup besar, sementara pengunaannya belum berfungsi layak tempat jual beli bagi pedagang bahkan kini terbengkalai.

Menurut beberapa warga yang ditemui, menyebutkan, terbengkalainya pasar lepin bukan hanya sekedar kurangnya kordinasi pemerintah dengan pedagang namun juga disebabkan ketidak layakan lokasi pasar.

Selain itu, fungsi pasar lepin juga tidak jelas, seyogyanya pasar lepin juga menyiapkan sarana dan prasarana bagi pedagang ikan maupun pedagang dading dan kain.

Jika pasar lepin dijadikan pasar rakyat modren yang khusus menjual komoditi tertentu, dipastikan tidak akan diminati pedagang maupun pembeli .

"Konsep pasar, ada pedagang ikan, daging, kain dan sayur. Semua serba ada. Jika hanya satu atau dua komoditi,  jangankan pedagang pembeli pun ngak akan mau kesana," ungkap Ahmad Yani.

Ketua, Bidik tipikor Mansur dan Ketua Lembaga Bongkar Korupsi Kota Dumai dan Felix Pangabean ketua PMP RI Jakarta mencium adanya ketidak beresan dalam menempatkan lokasi pasar.

Selain itu, pembangunan pasar lepin terkesan hanya sebatas proyek semata, karena sejatinya pembangunan dan konsep pasar harus melihat kondisi masyarakat pedagang dan pembeli. "Jika perencanaan matang, tentu pemerintah juga konsep layaknya pasar. Ada los ikan, daging maupun kain. Bukan hanya los sayuran semata," ungkap Mansur.

Demikian juga pandangan Mulyadi Guntung, dari pengamatan selama ini, anggaran pasar lepin RP 3 miliar lebih tersebut, tidak sepadan dengan bangunannya.

Baik Mansur maupun Mulyadi dan Felix menduga ada yang tidak beres dari mulai perencanaan hingga pembangunannya.

Jika dilihat dari hasil bangunan pasar lepin dengan nilai biaya sebesar itu, kuat dugaan adanya mark up anggaran, "Hasil bangunan dengan nilai biaya sebesar itu, Kita curiga ada yang tidak beres bahkan ada dugaan mark up anggaran," ungkap Mulyadi Guntung

Namun sayangnya, Aparat penegak hukum yang ada dikota Dumai baik pihak kepolisian maupun kejaksaan terkesan tutup mata dengan kondisi ini.  Untuk itu, mereka berharap jangan lagi ada tebang pilih dalam memberantas dugaan korupsi apalagi menyangkut penyelengara negara.

"Siapapun yang melakukan tindak korupsi harus di tindak tegas. Jangan ada tebang pilih. penegak hukum merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi," tegas mereka. (saf)