DUMAI, POROSRIAU.COM - Maraknya aktivitas penambangan Mineral Batuan Bukan Logam dan galian C yang di duga ilegal di Propinsi Riau termasuk Kota Dumai membuat Plt Gubernur Riau SF Hariyanto meradang.

Jika masih ditemukan aktivitas penambangan ilegal, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto akan melakukan tindakan tegas. Karena aktivitas penambangan ilegal berpotensi merugikan keuangan negara selain itu juga merusak lingkunga.

Hal itu, tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Riau, no 5623/100.3.4.1/Des.DM/ 2025 tertanggal 19 Desember 2025. Surat edaran Gubernur Riau tersebut dikeluarkan menyikapi maraknya kegiatan penambangan ilegal di Propinsi Riau termasuk Kota Dumai.

Dalam surat edaran tersebut, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan, sesuai dengan ketentuan pasal 158 dan pasal 161 Undang Undang No 3 tahun 2020 yang berbunyi, setiap aktivitas penambangan tanpa Izin, baik menampung atau melakukan penjualan Mineral Batuan dan bukan logam batuan yang berasal dari izin tambang yang sah, ( IUP, UPK, IPR, SIB) merupakan tindak pidana.

Dan dapat ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 Miliar. Karena penambangan tanpa izin menyebabkan kerusakan lingkungan dan berpotensi menghilangkan potensi pendapatan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Zulfahmi kepada media (27/01) membenarkan, Plt Gubernur Riau telah mengeluarkan surat edaran terbaru terkait penambangan mineral batuan dan bukan logam batuan.

"Kami sedang pelajari dan mencari celah untuk mendapatkan PAD sektor tambang ini," ujar Zulfami.

Sementara, Kasie Penagihan kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, Kuswara Atmaja saat dihubungi melalui jaringan selularnya, menyatakan pihaknya belum bisa melakukan penagihan pajak tanah urug dari 17 perusahan yang terdaftar di Bapenda, karena belum ada laporan atau aktivitas perusahaan tambang yang terdata dalam sistim.

"Kami belum bisa melakukan penagihan karena perusahaan tambang tidak ada yang melaporkan aktivitasnya," ungkap Kuswara Atmaja alias Ayang.

Informasi yang dirangkum dilapangan menunjukan tingginya aktivitas tambang galian C dikota Dumai, termasuk CV Putra Juang Abadi diduga milik salah satu petinggi oknum lembaga daerah. (54f)