PEKANBARU(POROSRIAU.COM)—Penarikan kendaraan secara paksa oleh puluhan Debt Collector dari PT. Capella Multidana terhadap mobil Daihatsu Granmax (BA 9930 FT) yang dikendarai Budi Gismir di Kota Padang, Senin (5/11) kemaren, menuai kriktikan keras dari berbagai pihak.

Salah satunya dari Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Riau, DR. Yudi Krismen. SH,  MH. Ia menuturkan bahwa perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

"Saya sudah sering membaca berita tentang tindak tanduk Debt Collector saat melakukan penarikan mobil di jalan raya dengan cara paksa dan kekerasan. Tentu saja pihak berwajib, jika ada laporan dari korban penarikan ini harus mengacu kepada peraturan yang berlaku. Karena perbuatan ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan," kata Yudi Krismen melalui pesan WhatsApp, Selasa (6/11/2018).

Menurutnya, sesuai prosedur penarikan kendaraan bermotor sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan.

“Kasus penyitaan hanya boleh dilakukan oleh pihak Pengadilan. Dengan peraturan Fidusia tersebut, pihak leasing atau Kreditur tidak boleh meminta paksa melalui jasa Debt Collector," katanya.

Ditegaskan oleh Pakar Hukum Pidana Universitas UIR itu,  jika ada persolan kridit macet, seharusnya penyitaan itu dilakukan melalui pihak Pengadilan. Maka pihak Pengadilan memberikan denda kekurangan pembayaan kredit motor tersebut.  “Tetapi apabila masih ada Debt Collector yang mengambil paksa kendaraan bermotor di jalan dengan kekerasan dan bergaya preman, maka mereka dapat dikenakan pasal 365 KUHP tentang perampasan,” sebutnya.

Kembali ditegaskan Yudi Krismen, meminta paksa kendaraan bermotor di jalan merupakan tindak pidana kekerasan atau perampasan. Maka mereka bisa diancam pasal 365 KUHP dengan hukuman 12 tahun penjara.

Untuk itu, terkait kasus yang menimpa Budi Gismir, dikawasan jalan Prof. DR. Hamka, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kota Padang Senin kemaren, yang sudah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Polsek Padang Utara dengan nomor laporan No.Pol:LP501/K/XI/2018/Sektor Padang Utara.

“ Kita berharap kepada pihak ke Polisian tersebut agar tidak tebang pilih, apa lagi tutup mata dengan kasus yang terjadi ini,” imbuhnya. 

“ Menyita kendaraan nasabah kredit macet, adalah masalah utang piutang merupakan kasus perdata dan itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/ 2012 yang dapat diselesaikan lewat pengadilan perdata." pungkas Yudi Krismen.(red/Tribunsatu)