Minggu, 19 November 2017
  • Home
  • NASIONAL
  • Ini Lima Hal Yang Masih Kurang Di Pemerintahan Jokowi-JK Menurut SBY
Sabtu, 09 September 2017 09:32:00

Ini Lima Hal Yang Masih Kurang Di Pemerintahan Jokowi-JK Menurut SBY

Oleh: Redaksi
Sabtu, 09 September 2017 09:32:00
BAGIKAN:
Susilo Bambang Yudhoyono (foto int)

JAKARTA(POROSRIAU.COM) - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bicara soal hal-hal yang dianggapnya masih kurang di pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla. Ada lima hal yang dikritik SBY.

Menurut SBY, di era Jokowi, masih ada rakyat yang merasakan sulitnya mencari pekerjaan. Menurutnya, pekerjaan adalah hal penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Padahal orang yang menganggur pasti tidak punya penghasilan dan akhirnya hidupnya susah," kata SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/9/2017).


SBY juga mengkritik pemerintah soal daya beli masyarakat. Dia memandang saat ini rakyat sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka, meski menurutnya harga bahan pokok tidak melonjak drastis.

"Meskipun harga barang dan jasa tidak terus meningkat, tapi kalau tidak punya uang ya tidak ada yang bisa dibeli," tutur SBY.

Ketiga, SBY memberi kritik soal pemberantasan korupsi di era Jokowi. Saat ini, menurut SBY, KPK dalam kondisi rawan.

"Di sana-sini banyak yang melihat adanya upaya untuk melemahkan KPK," tegas SBY.

Keempat, SBY melihat kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia masih belum merata. Terakhir, SBY menyebut penegakan hukum masih tidak adil.

"Itulah keresahan yang dialami rakyat kita, utamanya golongan tidak mampu," ujar SBY.

SBY mendesak pemerintah serius menangani 5 hal tersebut. SBY yakin pemerintah Jokowi-JK sudah berupaya memperbaiki 5 sektor itu.

"Saya tahu pemerintah berupaya mengatasi masalah itu tapi perlu ditingkatkan," pungkas SBY.(Viz/Detik)

Editor: Chaviz

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • Polri Dikabarkan Awasi Pungli Pelayanan Pelabuhan Dumai

    12 bulan lalu

    DUMAI (porosriau.com) - Mencuat kabar saat ini Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polri tengah membidik kegiatan pelayanan di pelabuhan Dumai.

  • Sasar Pajak Skala Besar, Masih Ada Rp 4 Miliar Potensi PBB Akan Ditagih Dispenda

    12 bulan lalu

    PEKANBARU (PR) - Dalam dunia perpajakan, ada yang disebut dengan data sampah. Data sampah artinya adalah data yang belum terverifikasi kebenarannya. Inilah yang tejadi saat ini di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru.

  • Isu Reshuffle Menguat, Gerindra Mengaku Ditawari 4 Pos Menteri

    11 bulan lalu

    POROSRIAU.COM – Beberapa hari terakhir, isu reshuffle dalam kabinet Kerja Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla semakin santer terdengar. Apalagi, pihak Partai Gerindra sudah me

  • Ternyata Kerajaan Gunung Sahilan adalah Keturunan Raja Pagaruyung

    10 bulan lalu

    Saat ini Istana Kerajaan Gunung Sahilan merupakan salah satu situs Nasional di Kabupaten Kampar. Penanganan situs Nasional Istana Gunung Sahilan telah ditangani secara Nasional dan Provinsi.

  • Beli Mobil Operasional Sekolah, Diduga Salah Satu Sekolah Negeri di Solsel Pungut Biaya Terhadap Anak Didik

    9 bulan lalu

    SOLSEL(POROSRIAU.COM)--Pungutan berupa uang terhadap anak didik di Sekolah Negeri kembali terjadi, salah satunya di Madrasah Tsanawiah Negeri (MTSN) Pasir Talang, kabupaten Solok Selatan.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.