JAKARTA(POROSRIAU.COM)--Mantan Wakil Presiden (Wapres), Try Sutrisno meminta kepada TNI supaya lebih selektif memilih para calon anggota TNI melalui Akademi Militer. Jangan sampai keturunan anggota Partai Komunis Indonesia masuk dalam institusi TNI.

Kata dia, saat ini kondisinya sudah sangat berbeda. Dulu, untuk masuk akademi militer, yang harus dilihat pertama kali adalah latar belakang keluarga calon taruna. Jika terbukti dia adalah anak anggota PKI, maka tidak akan diterima sebagai teruna.

"Sekarang bebas. Hati-hati. Sekarang tidak mustahil anak cucu PKI masuk ke Akademi Militer. Jadi itu sasaran strategis jangka panjang," kata Try dalam acara silturahim Panglima TNI dengan para Purnawirawan TNI di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Jenderal TNI Purnawirawan ini minta kepada jajaran itel TNI agara benar-benar mengawasi setiap taruna yang masuk ke akademi militer. Kata dia, yang bisa masuk menjadi anggota aparat pertahanan dan keamanan harus dari latar belakang keluarga yang mencintai Indonesia.

"Saya minta kepada jajaran intel kita, yang mau masuk Akmil, Akpol, AU, AL, untuk betul-betul tahu manusia merah putih betul atau tidak," ujar Try, dilansir Suara.com.

Dikonfirmasi terpisah, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo katakan TNI selalu waspada dalam memilih para calon taruna.

"Tetapi kami tahu (latar belakang semua calon taruna). Kan tidak mungkin kami tidak tahu, semua datanya kami tahu. Tetapi tetap diterima," kata Gatot.

Try Sutrisno pun memberikan apresiasi pada Panglima TNI yang mengintruksikan agar film Pengkhianatan Gerakan 30 September G30S di putar di semua markas TNI.

"Bangga saya. Alasan Anda supaya prajurit saya tahu kenyataan tingkah laku PKI sebagai penghianat itu tidak dibuat-buat. Nyata disiksa Gerwani jelas. Jadi setuju saya itu," kata Try.

Menurut Try, meskipu Presiden Joko Widodo terlihat barada di posisi yang moderat dengan mengusulkan agar dibuat film G30S versi kekinian berdasarkan research dan fakta, tapi intinya PKI harus tetap diwaspadai.

"Hanya presiden bilang di moderat, ya sudahlah. Supaya mengimbangi lebih dingin. Silahkan. Tapi intinya kewaspadaan pada PKI harus tetap karena ideologi predator Pancasila itu," tutur Try.

Kata dia, idiologi Indonesia sudah jelas hanya Pancasila. Maka tidak boleh ada ideologi lain yang hendak menggantikan Pancasila, apalagi PKI yang memiliki sejarah tidak bagus di Indonesia.

Di awal reformasi 1998, TNI dituding sebagai institusi otoriter. Kata Try, yang menuding itu bukanlah rakyat Indonesia, melainkan orang-orang PKI dan antek-anteknya.

"Makanya kita masih dicintai rakyat," kata Try.

Ia juga mengingatkan agar Indonesia dijaga dari idiologi di luar Pancasila, seperti liberal kapitalisme. Indonesia dapat runtuh jika dimasuki idiologi lain.

"Jadi Pancasila harus dipahami dan diamalkan. Jangan kita sepelekan dengan alasan gampang. Nanti bisa diganti liberal," kata Try.(suara)